Minggu, 5 Oktober 2025

Kabinet Jokowi

Fokus Persiapan Kongres PDIP, Megawati Belum Bicara Soal Kabinet dengan Jokowi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menyebut belum ada ajakan dari Presiden Jokowi dan partai politik koalisi lainnya untuk bicara kabinet

Istimewa
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menjawab pertanyaan wartawan di Beijing, Rabu (10/7/2019). / Istimewa 

Namum demikian, ia mengatakan kabinet yang akan datang harus diisi oleh partai-partai yang memiliki kesolidan dalam bertugas.

"Kalau solid berarti apa? Berarti harus diisi mereka yang memiliki perspektif yang sama. Partainya juga yang memiliki perspektif yang sama," katanya.

Jatah dipisah

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca: PKB Ngotot Minta Jatah 10 Menteri, Ini Bocorannya

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019) (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Baca: Kloter 1 Embarkasi Jakarta Tiba di Asrama Haji

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.

Ngotot minta 10 kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved