Penetapan Presiden Terpilih Jatuh Hari Minggu, KPU Bantah Sengaja Tunggu Kepulangan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPU RI Arief Budiman angkat bicara soal jadwal penetapan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada Minggu (30/6) sore.

Arief membantah bila ada anggapan KPU seakan sengaja menjadwalkan penetapan hari Minggu karena menunggu kepulangan Jokowi dari Negeri Matahari Terbit, Jepang.

Sebab diketahui sang presiden petahana tengah berada disana untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, dan baru pulang pada Sabtu (29/6) besok.

"Nggak ada hubungannya dengan kepulangan Pak Jokowi. Lagipula, pasangan calon tidak diwajibkan untuk hadir, meskipun kami mengharapkan kedatangan mereka," kata Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Sebelum menjatuhkan hari Minggu, KPU sebenarnya punya pilihan tiga hari yakni Jumat, Sabtu dan Minggu untuk menggelar rapat pleno tersebut.

Namun karena sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi berlangsung hingga Jumat malam, sedangkan di sisi lain, KPU juga harus mendistribusikan undangan kepada peserta Pemilu.

Baca: Gerindra: Janji Kampanye Prabowo Akan Diikhtiarkan Lewat Parlemen

Undangan tersebut baru selesai dibuat dan didistribusikan pada Jumat siang. Sehingga tidak mungkin rapat pleno penetapan dilangsungkan pada hari yang sama.

Sementara mengapa tidak dipilih hari Sabtu, Arief menjelaskan KPU butuh waktu untuk mempersiapkan segala dokumen dan perlengkapan teknis acara penetapan, berikut dengan penataan layout panggung, kursi dan tenda.

"Itu ternyata waktunya mepet, nggak mungkin juga hari Sabtu. Akhirnya diputuskan berarti hari Minggu yang paling memungkinkan. Bisa longgar dan persiapan dari semua pihak itu udah cukup," ungkapnya.

Bila ada yang masih mempertanyakan mengapa KPU tidak menjadwalkan Minggu pagi, melainkan malah Minggu sore, Arief mempertimbangkan bahwa waktu tersebut digunakan sebagai jam ibadah bagi peserta Pemilu yang memeluk agama nasrani.

Ditambah, jalan-jalan protokol seperti Sudirman-Thamrin banyak ditutup karena Car Free Day (CFD).

"Jadi, kami ingin memudahkan kepada semua pihak untuk bisa mengakses, untuk bisa menjangkau kantor KPU sehingga semua bisa hadir seperti yang kita harapkan," pungkasnya.