Moeldoko: Pemerintah Bakal Rapat Bahas Pemulangan WNI Simpatisan ISIS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS di wilayah konflik Irak dan Suriah berniat kembali ke tanah air.

‎Merespon itu, Pemerintah bakal menggelar rapat terpadu dengan beberapa sektor sebelum memulangkan mereka.

"Harus dirapatkan dulu dari berbagai sisi. Dari sisi Kemenkopolhukam dari sisi ketenagakerjaan, sisi Kementerian Sosial dan seterusnya. Itu belum dirumuskan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin (24/6/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Moeldoko menjelaskan rencana pemulangan WNI yang menjadi simpatisan ISIS ini tidak bisa dilakukan secara parsial.

Menurut dia, seluruh kementerian terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus duduk bersama membahas ini.

Baca: Jelang Vonis Putusan 47 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan Amankan MK dan Objek Vital

Tidak hanya itu, diungkap Moeldoko, ‎harus ada pendampingan dan pemantauan kepada WNI yang menjadi simpatisan ISIS setibanya di Indonesia.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pemulangan WNI simpatisan ISIS ini bukan sekedar memindahkan barang, tetapi permasalahan yang harus dipecahkan bersama.

"Jadi ini bukan memindahkan barang, memindahkan persoalan, gitu," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Hamli mengatakan pihaknya siap membantu pemulangan WNI yang menjadi simpatisan ISIS.

Nantinya mereka akan ditampung di Kementerian Sosial.

BNPT juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama terkait pemulangan WNI simpatisan ISIS.

Selain dua kementerian itu, BNPT juga berkoordinasi dengan akademisi untuk membenahi psikologis maupun ideologi.

Dari kerja sama ini, BNPT berharap para simpatisan ISIS bisa mandiri dan bisa menata serta melanjutkan kehidupan mereka.

Hingga ini, BNPT belum mengetahui pasti berapa jumlah WNI simpatisan ISIS yang akan dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Di tahun 2017, Indonesia telah memulangkan 17 WNI yang pernah bergabung dengan ISIS di Suriah.

Saat ini, mereka masih dalam pengawasan BNPT dan otoritas keamanan lainnya.