Politikus PDIP Sebut Tidak Perlu Ada Bagi-bagi Kekuasaan untuk Rekonsiliasi Pasca-Pilpres
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai bahwa menjalin rekonsilasi bisa dilakukan tanpa berbagi kekuasaan (power sharing).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai bahwa menjalin rekonsilasi bisa dilakukan tanpa berbagi kekuasaan (power sharing).
Menurutnya politik akan dinilai terlalu murah apabila hanya bertujuan untuk kekuasaan saja.
"Tidak harus ada power sharing. Menurut saya terlalu murah kalau orang hanya karena mau dapat kursi menteri lalu menjual apa yang selama ini sudah diinikan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Selain itu, ia mengatakan apabila kekuasaan dibagi kepada oposisi maka pemerintahan tidak akan berjalan efektif karena dua kubu yang selama ini berbeda pendapat ada dalam satu pemerintahan.
"Belum tentu juga efektif nanti dalam pemerintahan ke depan," katanya.
Baca: Misteri Makam Tua Berada di Tengah Pertigaan Jalan Dekat Alun-alun Purwokerto 2; Pejuang Tak Dikenal
Baca: Jokowi dan Prabowo Dijadwalkan Bertemu dalam Waktu Dekat
Baca: Ciputra, Bukit Jaya, hingga Tokopedia Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Menurut Andreas partai yang ada di koalisi pemerintah saat ini sudah cukup banyak.
Selain itu keberadaan oposisi juga sangat penting di dalam negara demokrasi.
"Iya dong, dialektika itu penting dalam politik. Harus ada proses dialektika dan dinamika. Jadi kita kan dukung demokrasi. Masa mau semua otoritarian. Gak ada dong? Beda pendapat itu penting," katanya.
Tidak lama lagi
Dikutip dari kompas.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto bisa segera terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung.
"Ya harapan kita sih sebelum sidang MK (selesai), itu lebih bagus lagi, sehingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," kata Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6/2019).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) ini menuturkan, pihaknya sudah berupaya untuk terus melakukan pendekatan kepada Prabowo sebagai calon presiden nomor urut 02.
"Dan alhamdulillah pendekatan itu sedang berjalan dan sudah ada akses komunikasi, saling memahami dan seterusnya, dalam sebuah negosiasi seperti itu hal yang biasa," kata dia.
Baca: Pakai Kacamata Hitam Saat Sidang Sengketa Pilpres 2019, Saksi Prabowo-Sandi Jadi Sorotan Hakim
Baca: Terkait Sidang MK, Reaksi Jokowi soal Tuduhan hingga KPU Ragukan Saksi Kubu Prabowo
Dengan demikian, dia menduga pertemuan antara kedua tokoh tersebut akan segera terwujud.
Karena hal tersebut memang harapan seluruh masyarakat Indonesia.
"Saya pikir tidak lama lagilah itu, pasti akan terjadi pertemuan antara dua pucuk pimpinan ini, dan itu harapan masyarakat semuanya," katanya.
Saat ini sidang PHPU di MK masih dalam tahap pemeriksaan saksi, baik saksi penggugat maupun saksi ahli.
Pihak pendamping hukum dari tim Prabowo-Sandi menggugat hasil penetapan KPU yang memenangkan kubu nomot urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin karena diduga ada kecurangan.
Sementara hal tersebut masih dibuktikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
