Kasus Makar
Misteri Dalang Kerusuhan 22 Mei 2019, Kata Mantan Kepala Intelijen TNI, Mahfud MD hingga Kapolri
Polisi terus mendalami pelaku dan aktor dibalik kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta.
lihat foto
Mau ditarik ke atas ini polanya sudah jelas, indikasinya jelas, tinggal sekarang keputusan politik, mau enggak menarik ini sampai ketemu elite, apa yang mau dibilang, elite politik atau elite apa, siapa dalangnya, tinggal mau enggak," papar Soleman Ponto.
Soleman Ponto menuturkan, berbagai data tersebut bisa dianalisis sampai dalangnya ketemu.
"Ditarik sampai dalangnya ketemu. Sejauh mana dalangnya ini akan diambil," ungkap Soleman Ponto.
Lantas Aiman mempertanyakan kemudahan untuk menemukan dalang kerusuhan 22 Mei.
"Sesungguhnya mudah untuk menemukan itu (dalang kerusuhan)?" tanya Aiman.
"Mudah, karena itu tadi, indikasi jelas, dari bawah yang tertangkap sudah jelas," tegas Soleman Ponto.
"Tinggal manusia-manusia yang ditangkap ini bisa enggak. Polisi harus bisa membuktikan," imbuh Soleman Ponto.
Baca: Kapolri: 237 Polisi Terluka Saat Amankan Kerusuhan 21-22 Mei 2019
Tak hanya itu, Soleman Ponto menambahkan, proses penyidikan kasus ini juga mencakup kebutuhan unsur politik
"Nah sekarang untuk bisa membuktikan ini sejauh mana, ini kan kebutuhan politik juga," papar Soleman Ponto.
2. Mahdud MD Sebut Kerusuhan 22 Mei 2019 Pasti Ada Dalangnya
Gerakan Suluh Kebangsaan selama dua jam menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Selasa (28/5/2019) di Kemenkopolhukam, Jakarta.
Usai pertemuan, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mengaku bersyukur mendapatkan banyak penjelasan detail dari Menko Polhukam, Kapolri, serta Panglima TNI tentang apa yang terjadi pada 21 dan 22 Mei lalu.
"Kami ada beberapa catatan, pertama aparat penegak hukum TNI/Polri tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi para pengunjuk rasa biasa yang punya aspirasi politik," ucap Mahfud MD.
"Kedua, kami mendukung semua pengguna media sosial mengendalikan diri, tidak sembarangan menyebar hoax serta mendukung tindakan pembatasan media sosial oleh pemerintah," tuturnya.
Diketahui pascakerusuhan 21 dan 22 Mei, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat memblokir akses media sosial serta WhatsApp guna menghindari penyebaran konten hoax.
