Kivlan Zein Penuhi Panggilan Polisi sebagai Tersangka Makar, Pengacara: Penyidik Terlalu Tendensius

Kivlan Zein memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka makar, Rabu (29/5/2019). Pengacara menyebut penyidik terlalu tendensius.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka makar, Rabu (29/5/2019), pukul 10.30 WIB.

Didampingi pengacaranya, Djudju Purwantoro, Kivlan mengenakan kemeja abu-abu bergaris dan celana panjang hitam.

Ketika diwawancarai Kompas.com, Djuju menyebutkan bahwa kliennya tidak memenuhi unsur pidana seperti yang disangkakan.

Djudju mengatakan, Kivlan tidak memiliki niat dan perbuatan permulaan untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Baca: Kivlan Zen Akui Siap Ditahan dalam Kasus Dugaan Makar

Baca: Sebelum Jalani Pemeriksan, Kivlan Zen Jelaskan tentang Tuduhan Makar Terhadap Dirinya

"Kepada Bapak Kivlan ini adalah perbuatan makar sesuai yang diatur di Pasal 107 atau 110 di KUHP, itu kan kami melihat itu terlalu tendensius penyidik itu, terlalu mengada-ada, karena unsur-unsur dinamakan atau definisi makar itu sangat tidak relevan dan sangat tidak terpenuhi unsur-unsur itu," ungkap Djudju yang mendampingi Kivlan di Gedung Bareskrim.

Sementara itu, Kivlan mengaku akan menjawab pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan keduanya sebagai tersangka tersebut.

"Kali ini pemeriksaan saya kedua sebagai tersangka kasusnya kasus yang di Tebet waktu saya menyatakan merdeka dan lawan. Kemudian Permadi, dan Lieus Sungkharisma sudah menyampaikan yang ada saya. Kemudian saya akan jawab kembali gitu saja," tutur Kivlan.

Ia pun menyerahkan kepada penyidik persoalan penahanan dirinya.

Sebelumnya, dilansir Kompas.com, penyidik Mabes Polri menetapkan status tersangka terhadap Kivlan Zein terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin (27/5/2019) malam.

"Sudah tersangka," kata Brigjen Dedi.

Kivlan sebelumnya telah diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Ramdhoni mengatakan, kliennya sudah mengklarifikasi kepada penyidik bahwa tidak ada niatan Kivlan untuk makar dalam unjuk rasa pada 9 Mei 2019.

Pitra pun menyebut laporan polisi yang menuding Kivlan hendak melakukan makar sebagai fitnah.

Baca: Suasana Rumah hingga Pengakuan Tetangga Setelah Kivlan Zen Ditetapkan Jadi Tersangka

Baca: Kivlan Zein Jadi Tersangka Kasus Makar, Begini Tanggapan Fadli Zon hingga Pengakuan Tetangga

"Kami merasa difitnah dengan laporan polisi tersebut dan telah kami klarifikasi, bahwa kami tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar. Kami hanya protes, berunjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan (dalam pemilu). Dan itu (unjuk rasa) hanya dilakukan di Bawaslu dan KPU," kata Pitra, dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin dengan dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Dilansir Kompas.com, pasal yang disangkakan kepada Kivlan adalah terkait tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15 serta terkait keamanan negara atau makar dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107.

Fadli Zon Berkomentar tentang Status Tersangka Kivlan Zein

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik penetapan tersangka Kivlan Zein terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Menurut Fadli, itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

"Menurut saya upaya-upaya untuk memudahkan mencap orang makar ini bagian dari kemunduran demokrasi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019), dikutip dari Kompas.com.

Fadli sudah menyampaikan berkali-kali bahwa makar merupakan upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan kekerasan.

Jika hanya sebatas kritik atau ucapan, tidak bisa dikategorikan sebagai makar.

Baca: Kivlan Zen Minta Tunda Pemeriksaan Hingga 29 Mei, Ini Alasannya

Baca: Polri Akan Periksa Kivlan Zen sebagai Tersangka Kasus Makar

Dia merasa miris jika pasal makar ini terus menerus digunakan untuk memenjarakan seseorang.

"Penggunaan pasal makar ini kalau diteruskan itu menjadikan Indonesia bukan lagi negara demokrasi," ujar Fadli.

(Tribunnews.com/Citra Anastasia/Kompas.com/Devina Halim/Sabrina Asril/Jessi Carina)