Pemilu 2019
Rencana Aksi 22 Mei, Polisi Minta Warga Bekasi Tak Usah ke Jakarta Hingga Seruan Tolak People Power
"Amannya sih enggak usah ke Jakarta. Kita pantau dari rumah masing-masing saja hasilnya," katanya
lihat foto
Namun, ada juga massa yang akan melakukan aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Untuk pengamanan, TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.
Sementara itu, untuk memitigasi rencana aksi teror dari jaringan teroris, hingga kini Densus 88 terus memantau dan menangkap terduga teroris.
“Pelaku-pelaku dekat dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan kelompok ini bergabung dengan massa, akan sulit untuk mendeteksi mereka,” kata Dedi.
Polri juga mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk bergabung dengan massa aksi pada 22 Mei 2019 karena ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).
Baca: Mobilisasi Massa 22 Mei, M Taufik: Ini Rakyat Bergerak, Bukan Kita Lagi
Iqbal menegaskan, terduga teroris berencana beraksi pada 22 Mei.
“Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi,” ucap dia.
Tokoh Agama di Bekasi dan MUI Sepakat Tolak People Power
Pertemuan sejumlah tokoh agama dengan Majelis Ulama Indonesia di Masjid Agung Al-Barkah, Jalan Veteran, Margajaya, Bekasi, Jumat (17/5/2019) menghasilkan kesepakatan.
Mereka bersepakat untuk menolak seruan People Power.
Baca: Jelang Aksi 22 Mei, Polisi Diminta Perketat Keamanan Gedung DPR/MPR
Dipimpin Ketua MUI Kota Bekasi KH Sukandar Gozali, para tokoh agama menghimbau masyarakat khususnya di Kota Bekasi agar tidak terprovokasi melakukan aksi inkonstitusional jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI.
"MUI Kota Bekasi dan tokoh agama, para ulama menolak people power atau cara-cara inkonstitusional, kita himbau masyarakat tidak ikut aksi atau terprovokasi," kata Sukandar.
Dia menambahkan, masyarakat diminta untuk menyerahkan proses pemilu ke KPU.
Untuk proses sengketa hasil pemilu nantinya, ada tahapan dan cara yang sesuai undang-undang.
"Jangan sampai judulnya demo menyampaikan pendapat justru keluar dari jalur tindakan makar, menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh Undang-undang, ini yang kita jaga dan khawatirkan itu jangan sampai itu membuahkan makar, membuahkan tindakan inkonstitusional tadi," katanya.
