Komunitas Ini Minta Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kematian Anggota KPPS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa dokter yang tergabung dalam Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menuntut pemerintah untuk membuat tim gabungan pencari fakta independen untuk mengusut kematian ratusan anggota KPPS.

Para dokter tersebut didampingi oleh advokat Elza Syarief. Para dokter ini beralasan tim kematian 500 lebih petugas KPPS, Panwaslu, dan Polri merupakan sebuah bencana kesehatan nasional.

“Menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera Merah Putih setengah tiang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019,” ujar perwakilan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, Bakta, di Kantor Hukum Elza Syarief, Jln Latuharhary, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Mereka meminta pemerintah agar membentuk tim gabungan pencari fakta independen.

Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa turut meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengeluarkan surat autopsi kepada seluruh korban.

“Menuntut dan mendesak Kapolri untuk mengeluarkan surat perintah autopsi kepada dokter forensik se-Indonesia pada semua korban,” tutur Bakta.

Selain itu, mereka menuntut agar para korban diberikan santunan. Pemerintah dinilai wajib memberikan itu kepada keluarga korban.

Baca: Sandiaga Beri Kuliah Umum Di Universitas Bakrie, Mahasiswi Histeris

Mereka juga mendorong Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dialami para korban.

“Dan membawa kasus tersebut ke forum internasional, Mahkamah Internasional dan Dewan HAM PBB,” kata Bakta.

Seperti diketahui, 554 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Junlah tersebut terdiri atas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panwaslu, dan Polri.

Dari jumlah sementara, 440 anggota KPPS meninggal dunia. Ditambah 3.788 anggota KPPS yang sakit.