Hidaya Nur Wahid : Hak Parpol Lakukan Manuver Politik, Tapi Masyarakat Bakal Mencatatnya

TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai partai politik bebas saja berbuat manuver.

Namun, Hidayat Nur Wahid mengatakan masyarakat akan mencatat manuver tersebut.

Baca: Demokrat Sebut Terlalu Dini Bicara Koalisi Pasca-Pertemuan AHY dengan Jokowi

"Kita menghormati pilihan politik dari siapapun, AHY atau siapa saja. Mereka buat keputusan politik kemudian mereka melakukan manuver apa pun, itu adalah hak masing-masing parpol. Rakyat akan mencatat manuver ini apa maknanya," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Pernyataan Hidayat Nur Wahid tersebut saat menanggapi pertanyaan terkait perteman Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Hidayat Nur Wahid mengatakan sikap PKS sendiri tetap tegas.

PKS tetap bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca: Pakde Karwo Sebut Bisa Saja Partai Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Jika Menang Pilpres

Hidayat Nur wahid mengatakan PKS tetap berkonsolidasi dengan sesama partai koalisi untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga.

"Kami akan tetap konsolidasi dengan koalisi Pak Prabowo, secara bertanggung jawab mengawal seluruh perolehan suara agar mendapat hasil terbaik yang kami harapkan yaitu 2019 Prabowo dan Sandiaga jadi presiden dan wapres," kata dia.

Kata Pengamat, Ada Sinyal Demokrat ke Jokowi

Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan, hal itu sebagai pembicaraan awal terkait rencana bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi.

"Kemungkinan membicarakan untuk bergabung ke koalisi Jokowi," kata Karyono saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (3/5/2019).

Baca: Pakde Karwo Sebut Bisa Saja Partai Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Jika Menang Pilpres

Lebih lanjut, Karyono mengatakan, bahwa pertemuan keduanya untuk membahas penguatan pemerintahan Jokowi di parlemen 2019-2024.

Sebab, dari hasil quick count menunjukkan, partai koalisi Jokowi seperti PKPI dan Hanura tidak lolos di parlemen.

Sementara, PDIP sekitar 18-20 persen, PPP 4 persen, Nasdem 8-10 persen, Golkar 10-12 persen dan PKB 8-10 persen.

Baca: Partai Demokrat Bisa Saja Diajak Bergabung Jika Jokowi Kembali Memimpin Indonesia

Sehingga pemerintahan Jokowi, kata Karyono, perlu dukungan partai politik di luar koalisi untuk memperkuat perlemen lima tahun kedepan.