Rencana Pemindahan Ibu Kota
Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak Terhadap Kelincahan Negara
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai pemindahan ibu kota akan berdampak terhadap kelincahan negara.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan merencanakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa.
Menanggapi hal tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengaku setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara.
Ia mengatakan kota Jakarta sudah terlalu padat penduduk.
Sehingga, wacana pemindahan Ibu kota disebutnya akan berdampak terhadap kelincahan negara.
"Jakarta sudah terlalu penuh juga. Pemindahan Ibukota kan memang sudah diwacanakan sejak lama ya dan menurut saya ini bagus sih untuk diwacanakan karena demi kelincahan negara juga kan," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (30/4/2019).
Baca: KPK Tetapkan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Tersangka Suap Proyek Revitalisasi Pasar
Akan tetapi, ia mengakui proses pemindahan Ibu kota tak dapat berlangsung cepat.
Founder lembaga survei KedaiKOPI itu menyebut dibutuhkan sekira 10 hingga 30 tahun hingga hal tersebut terwujud.
"Hanya saja memang prosesnya itu tidak bisa cepat. Mungkin 10, 20 sampai 30 tahun lagi gitu ya baru bisa terlaksana secara normal," kata dia.
Baca: Kapal TNI AL Ditabrak di Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam
Di sisi lain, pria penyuka klub sepakbola Liverpool FC itu mengapresiasi keberanian Jokowi untuk menginisiasi wacana pemindahan Ibu kota tersebut.
Sementara terkait kemana ibukota akan dipindahkan, Hendri belum bisa berkomentar jauh.
Ia hanya menegaskan pemerintah tentu memiliki ahli berkompeten yang mampu menentukan dimana baiknya Ibu kota Indonesia selanjutnya.
"Tapi apapun itu ya (pemindahan Ibukota, - red) harus dimulai dan bagus kalau kemudian Jokowi mau menginisiasi itu. Menurut saya sih pas (wacana ini) dan dimana tempatnya saya yakin pemerintah punya ahli-ahli yang berkompeten untuk itu," katanya.
Jokowi akan berkonsultasi
bakal berkonsultasi dengan beberapa pihak mulai dari DPR, tokoh formal, hingga tokoh masyarakat.
