KPAI Apresiasi Kebijakan MA Beri Sanksi Hakim yang Putus Bebas Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan pihak Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada majelis hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan upaya MA itu sangat positif dalam rangka penegakan hukum dan memberikan perlindungan bagi anak.

"KPAI akan mengapresiasi MA atas respon cepat dan sangat positif dalam penegakan hukum bagi perlindungan anak," kata Retno, Selasa (30/4/2019).

Menurut dia, alasan MA menjatuhkan sanksi sudah tepat.

Baca: Anak Putus Sekolah yang Ditemukan di Jembatan Suramadu dan Kakeknya akan Dipindah Risma ke Rusunawa

"MA menjatuhkan sanksi kepada para hakim yang membebaskan pelaku pemerkosaan dua anak di Bogor, karena putusan itu mengundang reaksi keras dari masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada majelis hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang memutus bebas HI (41) pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Majelis pemeriksa perkara, yaitu MAA, CG dan RAR. Sedangkan, LJ, selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengonfirmasi penjatuhan sanksi tersebut.

"Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berupa pembinaan di Pengadilan Tinggi Bandung. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong juga dijatuhi sanksi pembinaan seperti majelis hakim, karena lalai melakukan pembinaan dan pengawasan kepada majelis hakim pemeriksa perkara tersebut," kata Abdullah, saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2019).

Dia menjelaskan, upaya penjatuhan sanksi itu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dia menegaskan, MA tidak hanya menerbitkan Perma, tetapi juga menegakkan peraturan tersebut. Menurut dia, penegakan peraturan tersebut merupakan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran MA.

"Berdasarkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/114/KP04.5/4/2019, W11.U/115/KP04.5/4/2019, W11.U/116/KP04.5/4/2019, W11.U/117/KP04.5/4/2019 keempatnya yaitu : MAA, CG dan RAR, dan LJ dilakukan pembinaan di Pengadilan Tinggi Bandung. Berdasarkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 maka Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebagai atasan langsung juga terkena sanksi," kata Abdullah.

Dalam rangka mengisi kekosongan pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong, maka pada hari Selasa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung akan melantik Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang baru.

Untuk diketahui, upaya penjatuhan sanksi itu berawal pada tanggal 25 Maret 2019.