Penerapan Zona Integritas Jaminan Terbentuknya Pemerintahan Efektif, Akuntabel dan Transparan
penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.
"Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembanagunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan," ujar Menteri Syafruddin saat berbicara dalam Workshop "Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM" di Lingkungan BPK di Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya.
Ini terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu dimana semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.
"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," ujar Syafruddin.
Baca: Kronologi Lengkap Ditemukannya Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Berawal Laporan Relawan BPN
Sehingga secara konsisten mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggran dan efektif untuk mencapai target program prioritas.
Melalui zona integrasi akan terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi yang memiliki pelayanan publik berkualitas baik. Selain itu juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari KKN.
Sebab saat ini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.
"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Menteri Syafruddin.
Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.
"Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangunlah zona integritas.Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ucap Mantan Wakapolri ini.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Syafruddin mengapresiasi semangat perubahan yang dilakukan seluruh pimpinan dan jajaran BPK untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan zona integritas.
"BPK telah menjalankan perubahan pada area administratif dan sistem SDM. Tentu perbaikan dan perubahan yang dibangun BPK akan memiliki efek berantai seperti bola salju yang dampaknya akan dirasakan hingga ke seluruh lini kinerja pemerintahan," ungkapnya.
Semangat perubahan ini juga telah menular ke berbagai institusi pemerintahan lainnya, terbukti banyaknya usulan dari instansi pemerintah agar unit kerjanya dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM.
Sepanjang 2018 terdapat 200 unit kerja pelayanan memiliki predikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM. Dimana tiga diantaranya merupakan unit kerja yang berada di lingkungan BPK.
