Politisi Senayan Ditangkap KPK
Nyanyian Bowo Sidik Sebut Nama Nusron, Menteri, dan Direktur BUMN dalam Kasus Amplop Serangan Fajar
Nyanyian Bowo Sidik Pengarso sebut nama Nusron Wahid, Menteri, dan Direktur BUMN terkait uang Rp 8 Miliar dalam amplop serangan fajar
lihat foto
"Yang jelas Partai Golkar memerintahkan kepada seluruhnya Calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing," kata Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Rabu (10/4/2019).
Ace memastikan 400 ribu amplop milik Bowo tidak ada dikaitkan dengan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Apalagi dikait-kaitkan dengan kebijakan TKN. Tidak ada TKN membuat kebijakan dan Strategi pemenangan seperti itu," ujarnya.
Untuk itu Partai Golkar menyerahkan seutuhnya kasus Bowo kepada proses hukum yang berlaku.
"Yang pasti tidak ada kebijakan resmi seperti itu dari Partai Golkar. Karena Partai Golkar menghormati proses demokrasi yang sehat. Dan itu kan pengakuan dr Bowo, apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang OTT, berusaha melibatkan pihak lain," ucapnya.
KPK akan telisik pengakuan Bowo
KPK bakal menelusuri soal 'nyanyian' tersangka kasus suap Bowo Sidik Pangarso (BSP).
Bowo Sidik Pangarso menyebut banyak nama dalam kasus yang menjeratnya.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, setiap tersangka punya kebebasan untuk bicara.
Namun satu keterangan saja tidak cukup, diperlukan bukti dan keterangan yang bersumber dari saksi atau tersangka lainnya.
Baca: Polri Langsung Periksa Kabar Surat Suara Tercoblos di Malaysia
"Karena penting sekali bagi KPK tidak tergantung pada satu keterangan saksi atau tersangka dan yang kedua harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).
"Tapi kami akan telusuri lebih lanjut informasi-informasi yang relevan terkait dengan sumber dana dari sekitar Rp 8 M tersebut dan juga proses penukarannya. Dan juga kasus-kasus yang diduga penerimaan suap dan gratifikasi oleh BSP," sambungnya.
Kata Febri, KPK akan mengklarifikasi pihak yang sudah disebut Bowo.
Akan tetapi metode pengklarifikasian belum bisa disampaikan.
"Klarifikasi pasti dilakukan tapi terhadap siapa dan bagaimana metodenya tentu belum bisa disampaikan saat ini. Nanti penyidik kita membutuhkan keterangan dari pihak-pihak tertentu, siapapun orangnya ya sepanjang relevan dan terkait tentu akan kami panggil," ucapnya.
