BPN: Usulan IPW Telusuri Keberpihakan Novel Baswedan Ngelantur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade angkat bicara terkait permintaan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, agar KPK dan Polri menelusuri tudingan Novel Baswedan sebagai orang Gerindra.

Menurut Andre permintaan Neta tersebut mengada-ngada dan cenderung tendensius. Pasalnya tudingan tersebut muncul hanya karena Novel Baswedan diusulkan menjadi Jaksa Agung, bila Prabowo-Sandi menang.

"Aneh, itu kan kalau seandainya, ada wacana usulan dari temen temen dari BPN kepada pak Prabowo bahwa butuh orang integritas untuk menjadi jaksa, kan itu bisa siapa aja, terus dimana masalahnya," kata Andre, saat dihubungi, Senin, (1/4/2019).

Andre mengatakan bahwa permintaan Neta tersebut hanya untuk menggertak saja. Tidak ada hubungannya antara Novel Baswedan dengan Gerindra, BPN, maupun pasangan Prabowo-Sandi.

Ia memaklumi pernyataan Neta tersebut karena selama ini merupakan bagian dari pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Kita tahu kok Neta pendukung Jokowi-Ma'ruf, tapi kalau menuding jangan ngelantur. Sudah bukan zamannya lagi otoriter" katanya.

Ketimbang hanya menuding seperti itu, sekalian saja menurut Andre, Neta menyarankan kepada Kapolri untuk menangkap kubu Prabowo-Sandi. Sehingga Jokowi-Ma'ruf otomatis menang di Pemilu Presiden 2019.

"Sekalian saja Neta minta kepada Kapolri untuk menangkap Pak Prabowo,menangkap bang Sandi, jadi Jokowi-Ma'ruf tinggal dilantik. Sekalian saja kaya gitu," pungkasnya.

Baca: Prabowo Ajak Masyarakat Jateng Menangkan Dirinya di Pilpres 2019

Sebelumnya Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai KPK dan Polri perlu bertindak terhadap isu Novel Baswedan merupakan 'orang' Partai Gerindra.

Dari pihak KPK, Neta menilai perlunya penjelasan dan klarifikasi terkait salah satu penyidik seniornya itu.

"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," ujar Neta, dalam keterangannya, Senin (1/4/2019).

Ia juga mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di lembaga antirasuah yang terindikasi berada dalam 'barisan' Novel sebagai 'orang' Partai Gerindra.

Karena jika memang betul ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Alasannya, keberpihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019.

Neta menjelaskan isu tersebut muncul pasca Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade, memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

Selain itu, Fadli Zon disebutnya juga membenarkan kepada wartawan bahwa Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah 'orang kita' atau dalam konteks orang Partai Gerindra.

Neta mengatakan pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga nantinya, kata dia, KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya dengan isu atau kasus korupsi.

Di sisi lain, ia melihat bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian.

Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya 'orang kita' di KPK.

Dua kasus OTT terakhir yang dilakukan KPK terhadap partai pendukung koalisi Jokowi, kata dia, makin mengindikasikan kebenaran adanya 'orang kita' di KPK.

"Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi 'orang kita' ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2019. Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu 'orang kita' ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu 'orang kita'," jelas Neta.

"Dengan demikian Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu 'orang kita' di KPK, atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya," tukasnya.