Jusuf Kalla Ungkap Bagaimana Pemerintah Beri Perhatian Khusus kepada Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi peristiwa prajurit TNI disergap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Jusuf Kalla membeberkan bahwa selama ini Pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada Papua.

Baca: Persempit Ruang Gerak Anggota KKB, 600 Personel TNI Dikirim ke Nduga

Ia pun menyebutkan kebijakan pemerintahan di daerah tersebut lebih federal jika dibandingkan dari negara yang menerapkan sistem tersebut.

"Sebenarnya Papua itu semuanya sudah dikasih, dari sisi kebijakan pemerintahan, (Papua) itu lebih federal daripada federal," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Jika dibandingkan dengan negara bagian di Amerika Serikat (AS), seperti Texas dan California, Papua yang merupakan aset Indonesia ini tentunya memiliki keistimewaan.

Jusuf Kalla menjelaskan, jika di Texas dan California bisa dipimpin oleh Gubernur yang bukan berasal dari negara bagian tersebut, Papua justru harus dipimpin oleh sosok yang merupakan warga Papua.

Baik itu untuk posisi Gubernur maupun Bupati.

"Karena kalau federal (itu terjadi) di Amerika, orang Texas masih bisa jadi gubernur di California, atau sebaliknya, tapi di Papua yang bisa jadi gubernur, bupati hanya asli Papua," kata Jusuf Kalla.

Selain itu, dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua melebihi daerah lainnya.

Tentu saja, menurut Jusuf Kalla, pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk daerah yang memiliki letak di ujung Timur Indonesia itu.

"Itu otonomi diberikan, kemudian dana itu luar biasa, itu dana yang paling besar diberikan itu per kapita itu Papua," kata Jusuf Kalla.

Jika dibandingkan daerah lainnya seperti di pulau Jawa dan Sulawesi, anggaran yang diberikan untuk Papua memiliki nilai fantastis.

"Daerah lainnya, dimana di Jawa, di Sulawesi paling tinggi katakanlah average Rp 2 juta per kapita. Di (Papua) sana bisa Rp 10 (juta), karena anggarannya yang diberikan ke sana hampir Rp 100 triliun," papar Jusuf Kalla.

Sementara apa yang diterima pemerintah dari Papua jauh berbeda dengan dana yang dianggarkan dari pemerintah untuk Papua.

"Pendapatan Papua itu kurang lebih Rp 18 triliun, yang (Rp 18 triliun) itu diterima pemerintah, (tapi Papua) diberikan Rp 100 triliun," tegas JK.

Sehingga jika dilihat dari segi politik dan ekonomi, pemerintah dinilai sudah 'memanjakan' Papua.

Jusuf Kalla menegaskan, segala cara telah dilakukan pemerintah untuk bernegosiasi dengan daerah tersebut.

Baca: Ketua DPR: Berikan Respons Tegas Pada KKB di Nduga

"Jadi dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, tinggal apa lagi? maksudnya ya semua kalau kita berunding apapun semua sudah," tutur Jusuf Kalla.

"Tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali 'kemerdekaan', dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," tandas JK.