Menteri Bambang: Big Data Media Sosial Harus Jadi Pertimbangan Reformasi Birokrasi
Masyarakat kini cenderung sering mengeluhkan atau memberikan kritik kepada layanan publik langsung di media sosial.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana menggunakan big data media sosial untuk dijadikan pertimbangan reformasi dimunculkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara rapat kerja nasional tingkat menteri di Kementerian Pemberdayaan Apatatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).
Menurut lelaki kelahiran Jakarta 52 tahun lalu itu, masyarakat kini sudah tidak lagi menggunakan cara lama untuk mengeluhkan pelayanan birokrasi.
Masyarakat kini cenderung sering mengeluhkan atau memberikan kritik kepada layanan publik langsung di media sosial.
Baca: Datangi RSKO Cibubur, Andi Arief Bakal Jalani Rehabilitasi
"Sekarang tidak lagi dengan cara lama, misalnya untuk menyampaikan keluhan kunjungi situs ini. Tapi sekarang masyarakat langsung posting di medsos, ah pelayanan di sini jelek, bikin ini di daerah ini lama," kata Bambang Brodjonegoro.
"Jadi penggunaan big data untuk mengambil kebijakan reformasi birokrasi ke depan juga harus dipertimbangkan," tambah Bambang Brodjonegoro.
Sebagaimana diketahui, pemerintah terus mengembangkan pelayanan piblik berbasis digital.
Pasalnya pelayanan publik berbasis digital terbukti bisa lebih efektif dan efisien.
