Programnya Dikritik, Jokowi: Saya Tetap Lanjutkan Program Percepatan Sertipikat Tanah
Jokowi mengatakan, ada 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat di seluruh Indonesia, tapi hingga tahun 2015 baru sekitar 46 juta bidang berser
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap menjalankan program pembagian sertipikat tanah ke masyarakat, meski ada pihak yang mengkritiknya karena tidak berguna.
"Kalau ada yang bilang, bagi-bagi sertipikat enggak ada gunanya, ya silahkan ngomong seperti itu. Tapi tetap program ini akan kita lanjutkan," ujar Jokowi saat pembagian sertipikat tanah di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Jokowi menjelaskan, pembagian sertipikat tanah bukan hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga dijalankan di seluruh daerah di Indonesia. Ia menilai, program ini sangat penting untuk menghindarkan sengketa lahan dimasyarakat.
"Kenapa sertipikat ini diberikan, karena setiap saya ke desa ada sengketa lahan, saya sampaikan apa adanya, enggak di Sumatera, Bali, Papua, semua ada yang namanya sengketa lahan. Jadi rame, ke pengadilan rame," papar Jokowi.
Di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jokowi menyerahkan 12 sertipikat tanah secara simbolis kepada masyarakat dari total 3 ribu sertipikat yang diberikan kepada warga DKI Jakarta.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, ada 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat di seluruh Indonesia, tapi hingga tahun 2015 baru sekitar 46 juta bidang bersertipikat.
Baca: Jokowi Akan Berpidato Optimis Indonesia Maju di Hadapan 10 Ribu Orang Minggu Ini
Melihat kondisi tersebut, kata Jokowi, Menteri ATR Sofyan Djalil langsung diperintah untuk mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada warga, dimana targetnya, 5 juta sertifikat tanah pada 2017, dan 7 juta pada 2018.
"Alhamdulillah semua target terlampaui. Tahun-tahun sebelumnya, setahun hanya keluar 500 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia," ujarnya.
Diketahui, masalah pembagian sertifikat tanah sempat disinggung calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto saat debat kedua di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Pembagian sertifikat tanah itu dinilai oleh Prabowo berdampak buruk bagi masa depan Indonesia.
"Kami punya pandangan strategis yang berbeda, yang dilakukan bapak Jokowi dan pemerintahannya menarik dan populer untuk 1-2 generasi tapi tanah tidak tambah. Jadi kalau bapak bangga bagi-bagi sertifikat 12 juta, pada saatnya kita enggak punya lahan untuk dibagi, jadi bagimana nanti masa depan?," Papar Prabowo.
