Cerita Rizal Ramli Bikin Gerakan 'Anti Kebodohan' Sepulang dari Jepang
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menegaskan sebagai 'Orang Pergerakan', dirinya terbiasa berada di dalam maupun di luar sistem pemerintahan.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menegaskan sebagai 'Orang Pergerakan', dirinya terbiasa berada di dalam maupun di luar sistem pemerintahan.
Menurutnya, 'Orang Pergerakan' bisa mengubah sesuatu tanpa harus dibatasi ruang dan kapasitas.
"Jadi kami biasa di dalam sama di luar sistem, kami buktikan bahwa di luar sistem kami juga bisa mengubah sesuatu," ujar Rizal, di Redaksi Tribunnews-Warta Kota, Kompleks KG Group, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019) sore.
Ia pun membeberkan pengalamannya saat masih berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Saat itu, bersama rekan-rekannya, Rizal membuat suatu gerakan yang akhirnya menjadi pemicu perubahan, mirip seperti apa yang ia pelajari saat mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang.
Baca: Rizal Ramli Bicara Soal Pemecatan Dirinya sebagai Menteri Jokowi
Ia membuat gerakan yang dinamakan 'Anti Kebodohan'.
Pemicunya adalah rasa simpatik terhadap 8 juta anak yang harus putus 'Sekolah Dasar (SD)' lantaran tidak memiliki biaya.
"Pada saat (jadi) mahasiswa di ITB, kami bikin gerakan 'Anti Kebodohan' karena ada 8 juta anak usia sekolah tidak bisa bayar SD," jelas Rizal.
Ketika memiliki kesempatan menuntut ilmu di Jepang, ia pun mempelajari alasan mengapa negeri matahari terbit itu akhirnya bisa mengalami kemajuan.
Faktor yang mengubah masa depan Jepang itu adalah 'Restorasi Meiji' yang terjadi sekitar tahun 1800-an.
"Saya baru pertukaran pelajar di Jepang, salah satu (alasan) kenapa Jepang bisa maju, dia Restorasi Meiji tahun 1800-an, mereka itu udah nggak lulusan SD semuanya," kata Rizal.
Pengalaman menarik itu pun membuka matanya dan ia kemudian mencoba mengimplementasikan apa yang dilakukan oleh negara itu.
Sekembalinya ke Indonesia, Rizal pun melakukan beragam cara untuk merubah 'masa kelam' 8 juta anak tersebut.
Mulai dari kampanye, membuat paper, hingga mengundang para ahli untuk mendorong agar 8 juta anak itu bisa terus melanjutkan pendidikan dasar.
