Jumat, 3 Oktober 2025

Jusuf Kalla Mengingatkan Agar Kinerja Bawaslu Tidak Mengecewakan Masyarakat

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan agar kinerja Bawaslu jangan mengecewakan masyarakat.

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan agar kinerja Bawaslu jangan mengecewakan masyarakat.

Jusuf Kalla mengatakan anggaran untuk Bawaslu saat ini cukup besar.

Anggarannya menuru Jusuf Kalla dua kali lipat dari anggaran Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Hengkang dari Persib Bandung, Ini Ucapan Perpisahan Oh In Kyun

"Sekarang malah diperluas pengawasannya dengan biaya tinggi. Tadi dikatakan biaya APBN-nya Rp 8 triliun, saya tanya berapa anggaran Kemendagri? cuma Rp 4,5 triliun. Jadi APBN, tolong dicek ulang, itu Bawaslu 2 kali dari anggaran Kemendagri. Kalau tidak berhasil (melakukan pengawasan) Anda mengecewakan masyarakat," kata Jusuf Kalla saat pemberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas Pemantapan Aparatur Pengawas dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, di hotel kawasan Jakarta Utara, Senin (10/12/1018).

Jusuf Kalla pun memahami kinerja dan tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu cukup berat.

Selain, pengawasan berada di setiap daerah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, area pengawasan melalui dunia digital juga rawan disusupi.

Baca: 3 Bakso Unik di Denpasar, Nikmati Bakso Dicampur dengan Buah

"Memang ini menjadi tidak mudah Pemilu sekarang ini, dengan sistem terbuka, langsung. Dengan manual orang bisa mengubah-ubah. Tapi dengan semuanya digital, bisa di-hack dari luar. Seperti pengalaman kecurigaan pemilu AS bisa di-hack dari Rusia. Jadi ini pemilu harus betul-betul diawasi dengan betul, apa dapat digangggu dari luar, dapat diubah dari luar atau pun dipengaruhi," kata Jusuf Kalla.

Meski demikian, ia menambahkan, pembiayaan pemilu yang mahal tak hanya ada di Indonesia.

"Biaya pemilu terlalu mahal, termasuk tentu di dalamnya hal-hal yang kita ingin hindari yaitu money politics. Jadi di Indonesia juga. Jasi ini sudah menjadi bagian yang harus kita awasi dengan betul, jadi money politics atau ujaran kebencian," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved