Fraksi PKS Akan Kawal Penyelesaian Tunggakan Pembayaran BPJS ke Rumah Sakit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyoroti tunggakan pembayaran BPJS dari pemerintah kepada Rumah Sakit yang jumlahnya pada 2018 mencapai 8,02 triliun.

Menurutnya, tunggakan tersebut bila terus dibiarkan maka akan mengancam operasional rumah sakit.

"Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin, (10/12/2018).

Jazuli mengatakan kondisi tersebut bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat. Ini lampu merah bagi kita, jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state).

"Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan," tuturnya.

Baca: Hari HAM Sedunia, Imparsial Sebut Kerinduan terhadap Orde Baru Sikap Ahistoris dan Tidak Tepat

Jazuli memeinta pemerintah untuk segera mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalah terebut. Menunggaknya pembayaran BPJS bukan kali ini saja terjadi sehingga dibutuhkan solusi yang komprehensif.

"Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya," katanya.

Jazuli mengatakan Fraksi PKS DPR akan mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dinilai krusial tersebut.

"Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara," pungkas Jazuli.