Lima Lapas dan Rutan Diusulkan Sebagai Zona Wilayah Bebas Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berhasil diusulkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami, saat memberikan pengarahan di Ruang Sahardjo Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Senin (12/11/2018).

Ia berbicara di hadapan kelima UPT Pemasyarakatan yang diusulkan menjadi WBK yaitu Lapas IIA Metro, Lapas Kelas IIA Cibinong, Lapas Kelas IIA Salemba, Rutan kelas I Cirebon, dan LPP Kelas IIA Malang.

“Apresiasi telah disiapkan baik oleh Ditjen PAS maupun Kementerian Hukum dan HAM bagi satuan kerja (satker) yang berhasil menjadi WBK. Ini bukti keberhasilan menghadapi tantangan yang diberikan,” ungkap Utami dalam keterangan yang diterima.

Baca: Intip Keseharian Istri Bule Daniel Mananta yang Cantik dan Hobi Minum Kopi

Dalam arahan tersebut, Ia mendorong kelima satker untuk melakukan perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun panjang dan memberikan penguatan kepada jajaran di masing-masing satker untuk mempertahankan kinerja karena akan ada penilaian lanjutan.

“Nanti akan ada praktisi dan akademisi datang ke UPT Pemasyarakatan yang diusulkan menjadi WBK. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Maka, tidak ada cara lain untuk tetap fokus,” ujar Utami.

Kelima UPT Pemasyarakatan tersebut juga diharapkan untuk menjadi rujukan UPT Pemasyarakatan lainnya.

Baca: Pengamat Nilai Wajar Demokrat Pakai Strategi Nostalgia Pemerintahan SBY Dalam Kampanye Pemilu 2019

Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peran strategis membuat organisasi lebih baik juga perlu disiapkan.

Hal ini untuk mendorong UPT Pemasyarakatan lainnya menjadi mendapat predikat WBK selanjutnya.

“Misal di sekitaran Malang bisa belajar di LPP Malang, Lapas Metro bisa menjadi rujukan di Lampung. Kalapas juga harus upgrade pengetahuannya agar organisasi menjadi lebih kuat dan lebih besar. Nantinya, dari WBK bisa menjadi WBBM juga. Tidak hanya bebas dari korupsi, tetapi juga melayani,” ujar Utami.

Utami mengungkapkan bahwa bagian tersulit dalam WBK ini adalah mempertahankan mindset pegawai sebagai pilot project seluruh UPT Pemasyarakatan.

Senada dengan Utami, Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yusfahruddin, menyatakan bahwa mempertahankan lebih berat dari pada untuk meraih.

Baca: Maia Estianty: Kita Tidak Akan Terlihat Baik Hanya dengan Merendahkan Orang Lain

Ia juga berharap agar para Petugas Pemasrakatan tetap melaksanakan tugas sesuai SOP.

“Kita harus menjalankan SOP untuk melindungi petugas kita. Jika SOP sudah berjalan dengan baik maka tidak ada lagi penyimpangan. Selain itu apresiasi bagi satker yang berhasil meraih WBK juga pantas diberikan dalam bentuk promosi baik mutasi maupun kenaikan jabatan bagi petugasnya,” ujar Yusfahruddin.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Harun Sulianto, mengatakan bahwa dari 1000 usulan WBK dari seluruh Indonesia, terdapat 109 satker yang lolos dan 5 diantaranya adalah UPT Pemasyarakatan.