Periksa 12 Saksi, KPK Dalami Proses Perizinan IMB Meikarta
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi soal perizinan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada hari ini, Kamis (25/10/2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 12 saksi terkait dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mendalami pengetahuan saksi soal perizinan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Penyidik masih terus mendalami pengetahuan para saksi tentang proses perizinan dan syarat-syarat perizinan untuk mengeluarkan IMB," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Ke-12 saksi itu diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro. Mereka ialah Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus dan Direktur PT Lippo Karawaci, Ketut Budi Wijaya.
Selain dua direktur tersebut, terdapat nama Kusnadi Hendra Maulana dan Ujung Tatang (Analis Penerbitan Pemanfaatan Ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan).
Baca: Bawaslu: Perbuatan Ratna Sarumpaet Tak Termasuk Pelanggaran Pemilu
Kemudian Lucki Widiyanti (Pengelola Dokumen Perizinan pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan), serta Eka Hidayat Taufik (Kabid Sarana dan Prasarana Kabag Kerja sama Antardaerah di Sekretariat Pemda).
Kemudian enam staf keuangan Lippo Cikarang bernama Novan, Endrikus, Ronald, Sri Tuti, Dianika, dan Josiah.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, 4 di antaranya dari pihak Lippo Group selaku pihak penyuap yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama; dan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Adapun tersangka dari pihak penerima suapnya yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NNY); Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin (J).
Lalu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
Bupati Bekasi bersama tersangka lainnya diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari pengusaha terkait pengurusan sejumlah perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Dari komitmen fee sejumlah Rp 13 miliar untuk mengurus izin fase 1, sudah diberikan Rp 7 miliar melalui sejumlah kepala dinas.
KPK menyangka Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan terhadap penerima yakni Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Kemudian Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
