Pemilu 2019
Berbeda dengan PKS, Airlangga Larang Golkar Lakukan Kampanye Negatif
"Kita hanya mengupayakan yang khusus, Partai Golkar, kita ingin pemilu damai dan kita ingin positive campaign, message-nya di situ," katanya
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan kepada seluruh kader partai untuk tidak melakukan kampanye negatif pada masa kampanye Pemilu 2019.
Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Presiden PKS, Sohibul Iman yang mempersilakan partainya menggunakan negative campaign.
Baca: Mahfud MD: Kalau Ada yang Bilang Jokowi Kerempeng Atau Prabowo Kalah Terus Itu Kampanye Negatif
"Ya memang namanya campaign kan selalu ada yang positif ada yang negatif. Kita hanya mengupayakan yang khusus, Partai Golkar, kita ingin pemilu damai dan kita ingin positive campaign, message-nya di situ," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018).
Kemudian, Menteri Perindustrian itu menjelaskan alasan mengapa kampanye negatif tidak perlu dilakukan.
"Namanya negatif kan itu namanya negatif, yang namanya objektif berdasarkan data, jadi kalau kita bicara data kita bicara objektif, kalau bicara di luar data kita sebut negative campaign," jelasnya.
Airlangga pun berharap semua partai dalam pemilu tahun ini memberikan sesuatu yang objektif kepada masyarakat.
Airlangga juga tak mempermasalahkan strategi partai masing-masing.
"Pemilu ini kita mengharapkan bahwa masyarakat diberikan hal yang sifatnya objektif, nah kalau namanya taktik dan strategi ya silakan masing-masing sesuai dengan caranya masing-masing," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden PKS Sphibul Iman mempersilakan para kadernya untuk berkampanye negatif di Pemilu 2019.
Baca: Jokowi Sebut Pidato Games of Thrones Sebagai Pesan Moral untuk Elite Politik Tanah Air
Dia mengatakan kampanye negatif adalah kampanye yang menitikberatkan pada kelemahan lawan, tapi harus didasari fakta.
"Silahkan antum melakukan positive campaign-nya 80 persen, masuk ke negative campaign 20 persen. Itu boleh. Sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," sarannya dalam Konsolidasi Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).