Gempa di Sulteng
BNPB Beberkan Alasan Batasi Relawan Asing Bantu Korban Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah
"Untuk memastikan bahwa mereka mengutamakan koordinasi dengan tim dan Indonesia yang memimpin proses penyelamatan dan upaya pemulihan,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengungkapkan alasan pemerintah membatasi relawan asing.
Aturan mengenai pembatasan tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Tinggal 4 Hari Lagi, Ini Tips Bagi Pelamar yang Belum Menemukan Program Studi
Menurut Sutopo, aturan tersebut diambil bukan untuk mencegah bantuan dan relawan dari luar negeri.
Namun, pihaknya melakukan hal itu untuk memperkuat koordinasi antara relawan dan pemerintah.
"Untuk memastikan bahwa mereka mengutamakan koordinasi dengan tim dan Indonesia yang memimpin proses penyelamatan dan upaya pemulihan," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).
Baca: Konfederasi Pemuda Indonesia Beri Dukungan untuk Polri dan KPK Agar Terhindar dari Upaya Adu Domba
Menurut Sutopo, segala bantuan dan relawan asing harus sesuai izin dan koordinasi tim nasional penanganan bencana Sulawesi Tengah dan Kementerian Luar Negeri.
Sedangkan untuk bantuan LSM internasional berkoordinasi dengan PMI.
Sutopo menjelaskan bahwa setiap bantuan termasuk relawan asing harusnya baru bisa masuk setelah dikoordinasikan dan disetujui.
Hal ini dilakukan agar fungsi bantuan tersebut jelas.
"Namun faktanya, banyak yang ujug-ujug masuk ke wilayah Palu yang tidak ada koordinasi, tidak ada izin ya kita harus atur itu," ungkap Sutopo.
Bantuan yang diberikan pun dibatasi pemerintah.
Baca: Kubu Jokowi Sindir Kubu Prabowo Tidak Perlu Bermanja-manja dan Baper
Pemerintah hanya menerima bantuan berupa transportasi udara, genset, tenda, dan water treatment.
"Di luar itu, kita tidak butuh tenaga SAR, tenaga medis atau yang lainnya. Ini juga sama, terkait dengan LSM asing, karena kebanyakan dari LSM asing bukan dari pemerintah," tegas Sutopo.
Seperti diketahui, tim SAR dan tenaga kemanusiaan dari luar negeri dilaporkan kecewa dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi bantuan dan relawan asing masuk ke wilayah bencana di Palu, Sulawesi Tengah.
