Bertandang ke KPK, 8 Gubernur dan Wagub Diharapkan Tidak ''Berompi Orange''

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (5/9/2018) sore bertemu dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Turut hadir mengomandani delapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Mendagri Tjahjo Kumolo. Kehadiran Tjahjo dan delapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menggunakan pakaian putih-putih lengkap dengan topi disambut oleh lima pimpinan KPK dan para deputi.

Baca: Rupiah Terus Melemah, Apa Solusi Pemerintah?

Selama beberapa jam, para Gubernur dan Wakil Gubernur ini ditatar untuk membangun sistem pencegahan korupsi di daerah yang mereka pimpin.

Gubernur dan Wakil Gubernur yang menghadiri pertemuan ini di antaranya, Ganjar Pranowo-Taj Yasin (Jawa Tengah), Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali).

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara), dan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Papua) serta Sutarmidji-Ria Norsan (Kalimantan Barat) dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara).

"Intinya tadi membangun komunikasi dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi," ucap Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan dalam pertemuan, KPK mengingatkan adanya sejumlah area yang rawan korupsi, seperti perencanaan penganggaran hingga jual beli barang dan jasa.

Selain itu, KPK juga menyatakan siap membantu dan mengawal pemerintah daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi.

"Tadi kita hampir semua bicara diskusi permasalahan yang ada. Kemudian bagaimana cara-cara menanganinya dengan baik sehingga teman-teman kepala daerah juga bisa melaksanakan tugas. Saya yakin mereka punya komitmen semua untuk memberantas korupsi ya," ungkap Tjahjo.

Hal yang sama juga terlontar dari mulut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo. Dia menyatakan dalam pertemuan disepakati agar tidak lagi terjadi korupsi di pemerintahan masing-masing.

"Tadi dialog bagaimana mencegah korupsi. Terus bagaimana kita perbaiki ke depan, relasi dengan DPR, Forkom Pemda dan lainnya dalam penyusunan anggaran," imbuh Ganjar.

Berbeda dengan Ganjar, Gubernur ‎Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengaku kedepan akan meminta KPK untuk melakukan asistensi pada program kerja di daerahnya agar terarah dan tidak ada potensi korupsi

"Pesan dari KPK, kalau ada keraguan dalam memutus sesuatu akan lebih baik koordinasikan dengan KPK, Mendagri sehingga tidak salah jalan, ini kan bagus," tegas A‎li Mazi.