Ditemukan 25 Juta Daftar Pemilih Ganda, Kubu Prabowo-Sandiaga Minta KPU Tunda Pentepan DPT

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para Sekretaris Jenderal Partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar pertemuan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin malam, (3/9/2018).

Pertemuan digelar untuk membahas masalah daftar pemilih yang rencananya akan diplenokan KPU,a Rabu mendatang.

Hasil pertemuan tersebut salah satunya, yakni meminta KPU untuk menunda penentapan daftar pemilih tetap (DPT).

Pasalnya terdapat sejumlah kesalahan dari daftar pemilih sementara yang diserahkan KPU kepada partai politik.

"Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan. Bahkan ada satu nama yang tergandakan 11 kali dalam satu TPS (tempat pemungutan suara)" ujar Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.

Selain itu Mustafa juga meminta KPU untuk menyerahkan terlebih dahulu Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diperbaharui kepada partai politik.

Jumlah DPS yang telah diperbaharui KPU sebanyak 185 juta pemilih dari sebelumnya sebanyak 137 juta.

"Kita minta untuk diutuhkan dulu. sampai sekarang ini jumlah DPS yang telah diperbaharui 185 juta. kita minta dulu untuk kita olah lagi datanya dikhawatirkan nanti ada penggandaan atau tergandakan. Kita bayangkan dari 137 juta berdasarkan DPS sebelumnya, didapatkan 25 juta yang ganda itu yang kita ingin klarfikasi," katanya.

Menurut Mustafa jumlah 25 juta DPT Ganda sangat signifikan dalam Pilpres atau pileg mendatang. Menurutnya jumlah tersebut sama dengan18 persen suara pemilih dalam pilpres, atau setara 104 kursi di DPR.

"Kami tidak mau suara publik ini, suara rakyat ini menjadi sia sia. kami ingin kualitas pemilu lebih baik," katanya.

Sementara itu Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan akan menyampaikan kepada KPU mengenai adanya DPT ganda tersebut pada rapat pleno penetapan DPT Rabu mendatang.

"Kami InsyaAllah akan hadir, pada saat sesi kami, itu akan disampaikan pandangan kami dan basis argumentasi kami agar terjadi diskursus yang adil. kami percaya karena ini DPT bukan hanya menyangkut Pilpres saja tapi juga Pileg, kami yakin partai lain di luar koalisi memiliki keprihatinan yang sama," katanya

Di tempat yang sama Muzani meminta KPU serius menindaklanjuti temuan adanya DPT Ganda tersebut. Selain itu pihaknya juga menurut Muzani meminta KPU menyerahkan DPS yang telah diperbaharui sebelum menetapkan DPT.

"Dari 185 juta DPS terbaru kami baru terima 137 juta. masih ada 45 juta daftar nama yang belum diserahkan kepada kami. Kami akan menyisirnya agar tidak ada yang ganda," katanya.

Muzani meminta KPU bekerja secara profesional dan independen menyangkut DPT tersebut. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap Pemilu pudar karena adanya DPT Ganda.

"Karena kami peserta pemilu pengusung ingin agar pencalonan presiden berlangsung jujur, adil, fair, dan rakyat mempercayai pemilu sebagai cara yang tepat untuk menyuarakan pilihannya," pungkasnya.(*)