Kasus Idrus Marham
Pengamat Sebut Mundurnya Idrus Marham dari Mensos, Bisa Jadi Peluru Tambahan untuk Oposisi
Menurutnya, untuk saat ini, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh kubu Jokowi untuk memperbaiki situasi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai mundurnya Idrus Marham sebagai Menteri Sosial adalah kewajiban. Pun demikian cara masyarakat memandangnya.
Diketahui, Idrus Marham telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial dan dari partai Golkar, karena statusnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1.
"Mundurnya Idrus sebagai Mensos ini ya dinilai oleh masyarakat akan sebagai kewajiban, karena dia memang menjadi tersangka," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (24/8/2018).
Di sisi lain, masalah ini disebut Hendri dapat menjadi topik yang digunakan kubu oposisi yakni Prabowo-Sandiaga untuk menyerang petahana Jokowi-Ma'aruf.
"Kemudian ini menjadi peluru tambahan untuk oposisi untuk menyerang Jokowi nanti di 2019," katanya.
Menurutnya, untuk saat ini, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh kubu Jokowi untuk memperbaiki situasi.
Pertama, ia mengatakan perlunya segera mengganti Idrus dengan sosok yang lebih bersih.
Adapun, Idrus disebutnya tetap harus menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebagai Mensos, seperti tugas-tugasnya soal bansos, dan penanganan bencana di NTB.
Kedua, partai Golkar juga dituntut untuk segera bergerak dan memberi klarifikasi pada masyarakat, atas perbuatan yang dilakukan Idrus.
"Dari partai Golkar sendiri harus langsung mengklarifikasi dan membersihkan nama Jokowi," kata founder KedaiKOPI ini.
"Misalnya dengan mengatakan apa yang dilakukan Idrus adalah tanggung jawab pribadi, tidak ada kaitannya dengan Jokowi dan partai Golkar," tukasnya.
