Golkar: Surat Pengunduran Diri Idrus Dari Golkar Hanya Masalah Administratif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Idrus Marham telah menyatakan mengundurkan diri dari partai Golkar karena statusnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1.

Wakil sekretaris Jenderal Golkar Sarmudji mengatakan bahwa dengan adanya pernyataan Idrus tersebut, maka yang bersangkutan telah otomatis mundur dari anggota partai.

"Sudah menyatakan di depan khalayak, masalah surat administratif aja," ujar Muhammad Sarmuji saat dihubungi, Jumat, (24/8/2018).

Secara terpisah Kordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Ibnu Munzir mengaku belum tahu apakah Idrus sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP Golkar atau belum.

"Saya belum tahu, karena saya lagi haji," katanya.

Munzir mengatakan bila telah resmi mundur posisi Idrus sebagai Kordinator kelembagaan DPP Golkar belum tentu akan diisi kader lain. Pasalnya periode kepengurusan Golkar sudah hampir mencapai penghujung yakni 2019.

"Itu kita lihat nanti apakah akan diisi atau tidak karena waktunya kan sudah mepet," katanya.

Ia mengatakan masalah pergantian Idrus sebagai Kordinator Bidang Kelembagaan di DPP Golkar akan dibicarakan bersama antara Ketua Umum Airlangga Hartarto dan pengurus DPP.

"Dibicarakan bersama Korbid Kepartaian, Sekjen dan pengurus DPP," katanya.

Munzir berharap kasus hukum yang menimpa kolega separtainya tersebut segera beres. Ia juga berharap Idrus tidak terkait dengan kasus tersebut.

"Ia kita berharap Idrus terlepas dari kasus itu, tidak terkait," katanya.