Besok Libur Nasional, Wapres JK Yakin Pilkada Serentak Berlangsung Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pilkada serentak kedua akan dilaksanakan di 171 daerah untuk memilih 17 gubernur, 39 wali kota dan 115 bupati.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan warga yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2018 bertindak cermat dalam memilih calon kepala daerah.

Para pemilih hendaknya tidak salah pilih saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan, Rabu (27/6/2018) besok.

Bamsoet mengatakan, Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah untuk memilih 17 gubernur, 39 wali kota dan 115 bupati diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memrioritaskan kepentingan warga.

"Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian objektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah,” ujar Bamsoet.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan aparat keamanan agar menjaga netralitas pada saat Pilkada serentak.

"Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI, ASN, harus netral karena netralitas adalah kunci keberhasilan," tutur Wiranto.

Baca: 164 Penumpang KM Sinar Bangun Belum Ditemukan

Wiranto meminta aparatur negara dan aparat keamanan diminta untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

Wiranto juga meminta semua pihak mewaspadai praktik-praktik kecurangan menjelang Pilkada.

Potensi kecurangan yang terdeteksi antara lain politik uang, hingga serangan fajar maupun serangan senja.

Untuk memastikan keamanan selama Pilkada, aparat keamanan telah melakukan penambahan personel, baik Polri maupun TNI. Kebijakan ini dilakukan di seluruh wilayah.

"Aparat keamanan dengan penambahan personel dari Polri dan TNI telah dilaksanakan dan digelar di seluruh wilayah," jelas Wiranto.

Wiranto juga memastikan, saat pelaksanaan pilkada serentak ditetapkan sebagai libur nasional.

Wiranto menjelaskan usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu awalnya memang diterapkan pada 171 daerah terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak 2018.

Namun setelah mempertimbangkan sejumlah hal, maka diputuskan bahwa 27 Juni menjadi libur nasional.

"Soal libur memang KPU usulkan agar ada satu libur pemilu daerah, tidak hanya di 171 daerah," ujar Wiranto saat konferensi pers yang digelar di Ruang Rupatama, Mabes Polri kemarin.

Ia kemudian menyebutkan alasan dibalik keputusan untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai libur nasional.

"Alasannya akan ada mobilisasi massa di luar 171 (daerah), artinya tidak mungkin kalau 171 daerah libur (tapi daerah) yang lain nggak libur, baik organisasi swasta dan pemerintah," jelas Wiranto.

Baca: Selama Pelariannya Aliman Saragih Jadi Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta dan Medan

Lebih lanjut ia menegaskan, usulan tersebut telah disetujui pemerintah dan akan ada Peraturan Presiden (Perpres) mengenai keputusan itu.

"Maka diusulkan 27 (Juni menjadi) hari libur nasional dan ini sudah disetujui, Pemerintah nanti ada perpres nya," kata Wiranto.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin, perhelatan Pilkada akan berlangsung aman.

JK kemudian mengungkap lima faktor yang membuat ia yakin. Pertama, cairnya hubungan partai-partai politik yang ada saat ini.

Hal itu membuat tidak adanya koalisi partai yang kaku dan saling sikut dalam Pilkada Serentak 2018.

"Misalnya di provinsi ini Golkar bersama PDIP, atau di provinsi lain Golkar dengan Demokrat, jadi semua campur baur, tidak ada poros nasional. Tidak ada emosionalnya," ungkap JK saat memaparkan Kuliah umum di acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas 2018.

Kedua, penyelenggara Pilkada KPU kini memiliki aturan ketat dalam kampanye. Selama ini menurut JK, kampanye menjadi poin krusial terjadinya benturan antar pendukung.

"Tidak ada, hanya ada satu atau dua kali kampanye yang besar. Tidal ada arak-arakan, door to door, itu menyebabkan tidak terjadinya benturan, yang sejak jaman dulu terjadi benturan di tempat umum 1 kali, 2 kali. Memang masa kampanye panjang," tutur dia.

Selanjutnya, pengamanan Pilkada jauh lebih baik, polisi, tentara menjaga pemungutan suara bersih dan aman sejak awal pendaftaran.

"Keempat, masyarakat mendapatkan banyak informasi terkait Pilkada dari media sosial. Misalnya, banyak orang di pesantren pasti berpengaruh. Santrinya juga membaca (cari tahu), tidak hanya tau dari kiai saja, meski kiai itu penting," ujar JK.

Terakhir ujar JK, adalah partai politk yang ada kini tak se-ideologis partai dahulu.

Ia mengatakan dahulu ada partai Islam, ada partai nasional, sekarang partai nasional suka lebih religius.

"Misalnya Nasdem dan PDIP lebih dulu bikin halalbihalal daripada PPP, atau buka puasa duluan. Jadi perbedaan partai agama partai nasional sangat tipis. Dikatakan partai religius tidak menampakkan poros-poros yang punya identitas kuat. Itu yang terjadi sehingga pilkada ini akan aman," sambung dia. (tribun network/rin/fit/yat)