Pilkada Serentak 2018
Wiranto: Waspada dan Cegah Serangan Fajar, Hitung Cermat Jangan Ada Manipulasi
Ia kemudian menyebutkan bahwa netralitas dalam Pilkada harus dijaga, baik oleh TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai melakukan rapat koordinasi dengan para pejabat daerah melalui video conference, Menkopolhukam RI Wiranto memyampaikan sejumlah hal jelang digelarnya pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
"Dalam video conference tadi juga dari hasil apa yang telah diperbincangkan, maka (pemerintah) pusat memberikan arahan kepada daerah beberapa hal," ujar Wiranto, dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
Ia kemudian menyebutkan bahwa netralitas dalam Pilkada harus dijaga, baik oleh TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jaga netralitas sebagai penyelenggara, Polri, TNI, ASN netral, karena netralitas kunci keberhasilan," kata Wiranto.
Selain itu mewakili pemerintah pusat, ia meminta agar para pemangku kepentingan di daerah yang akan menggelar pilkada serentak, memberikan pengarahan kepada para petugas.
Hal itu agar mereka bisa melaksanakan tugas dalam pilkada tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Diarahkan petugas untuk laksanakan kerjanya sesuai aturan yang berlaku, karena aturan dibuat tertib, maka para petugas diarahkan bekerja sesuai aturan," jelas Wiranto.
Bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan Kapolri, Wiranto juga meminta agar pejabat daerah mewaspadai dan mencegah munculnya hal-hal yang bisa mencederai momen pilkada.
"Waspada dan cegah hal-hal yang cederai pilkada itu, serangan fajar, senja, itu dieliminiasi," tegas Wiranto.
Jika nantinya setelah pemilihan selesai, pihak yang menang diharapkan untuk tidak membuat perayaan berlebihan yang bisa menimbulkan kekacauan.
"Lalu setelah atau purna pemilu, yang menang itu dihindari (berbuat kekacauan), kalau ada (perayaan) pemenangan di jalan (seperti itu) itu dihindari," papar Wiranto.
Selain itu, ia juga meminta agar kelak setelah proses pencoblosan selesai, para petugas di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa cermat menghitung surat suara.
Sehingga tidak ada manipulasi hasil suara pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut.
"Berikutnya, lakukan proses perhitungan secermat-cermatnya, jangan ada manipulasi," tandas Wiranto.
Dalam rapat koordinasi pilkada 2018 yang dilanjutkan konferensi pers itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
