Fadli Zon Tawari Demokrat Kursi Menteri Agar Gabung Koalisi, Ferdinan: Belum Tentu Digubris

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bagi Demokrat, keputusan tertinggi koalisi bukan ditentukan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, keputusan koalisi antara Demokrat dan Gerindra ditentukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

Meskipun memang menurut Ferdinand, sah saja tawaran Fadli Zon, yakni menawarkan kursi Menteri kepada Partai Demokrat dan PKB.

"Tapi bagi Partai Demokrat, tawaran itu belum tentu digubris, karena komunikasi tingkat tinggi dalam power sharing ini hanya akan dilakukan oleh SBY dengan Prabowo kalau ternyata kedua partai ini akan berkoalisi," tegas Ferdinand kepada Tribunnews.com, Senin (4/6/2018).

"Jadi power sharingnya bukan ditentukan oleh Fadli atau siapapun tapi oleh Prabowo dan SBY," timpalnya berikutnya.

Baca: Fadli Zon: Habib Rizieq Tidak ada Ambisi Jadi Cawapres

Bukan itu saja menurutnya, Demokrat tentu targetnya adalah posisi Calon Presiden (capres) atau Calon Wakil Presiden (cawapres), bukan Menteri.

"Kalau tawaran Menteri mau diterima, sudah dari dulu tawaran Menteri dari incumbent diterima," ujar Ferdinand.

Tapi sekali lagi kata dia, sah-sah saja sebagai dinamika berpolitik.

Tapi yang pasti, Partai Demokrat akan menentukan sikap pasca pilkada nanti.

"Mungkin pada akhir Juli menjelang pendaftaran meski bisa saja lebih awal jika situasi politik mengharuskan Demokrat mengambil sikap lebih awal," ucapnya.

Ia juga mengatakan Demokrat tidak membangun koalisi karena dorongan siapapun, baik itu Habib Rizieq Shihab atau siapapun.

"Partai Demokrat hanya akan membangun koalisi dengan Partai yang mana cara pandangnya terhadap masalah bangsa ini sama dan cara menyelesaikan masalah juga harus sama, barulah pintu koalisi terbuka," jelasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan koalisi keummatan yang ditawarkan Imam Besar FPI Rizieq Sihab cukup bagus.

Gagasan tersebut menurut Fadli sebenarnya sudah lama dibangun, salah satunya saat Pilkada DKI 2017 lalu.

"Ya saya kira itu gagasan yang bagus koalisi keummatan dan kerakyatan sekaligus, jadi memang ada persamaan aspirasi pada waktu pilkada DKI dan juga beberapa pilkada yang lain di tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah terutama dan juga Sumatera Utara jadi ini bagian yang menurut saya sudah prosesnya itu bukan baru tapi sudah lama," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/6/2018).