KPK Cari Solusi Atasi Mahalnya Ongkos Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Mawarta, mengungkapkan bahwa saat ini lembaganya sedang memikirkan cara agar calon kepala daerah tidak mengeluarkan biaya mahal untuk pencalonannya.

Menurutnya ongkos politik yang murah akan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas.

"Kami melakukan kajian dan hasilnya kami mengusulkan pemerintah membantu pendanaan politik, sehingga akan terjaring calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas," kata Alexander dalam acara Rakornas Adeksi, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Baca: Kantongi Identitas Pelaku, Ternyata Dalam Semalam Kawanan Pecuri Bermotor di Depok Beraksi 2 Kali

Alexander juga mengingatkan juka anggota DPR dan DPRD menempati urutan ketiga terbesar sebagai pejabat publik yang melakukan korupsi.

"Trendnya anggota DPRD melakukan korupsi secara berjamaah, inginnya semua kebagian, seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Malang," jelas Alexander.

Baca: Pulang Pergi Jakarta-Parung Panjang, Bocah Ini Naik KRL Bermodal Rp 4.000 Demi Sekolah

Menurut Alexander, harusnya para pejabat publik harus saling mengingatkan untuk menjauhi korupsi.

Alex juga menhimbau agar para anggota ADEKSI yang hadir untuk melaporkan LHKPN, karena baru sedikit anggota DPRD yang melaporkan hartanya.