Buntut Pemecatan di Beberapa Daerah, DPP PKS Menuai Perlawanan dari Bawah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah perombakan dan pemecatan terhadap pengurus wilayah PKS di beberapa daerah mulai menuai penolakan.

Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, pemecatan Erza Saladin sebagai ketua DPW PKS Sumatera Selatan nampaknya berbuntut panjang.

Erza Saladin ST yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel ketika dikonfirmasi mengaku masih melakukan upaya klarifikasi ke DPP PKS.

“Saat ini saya masih berada di DPP PKS, sekarang sedang klarifikasi keputusan DPP yang telah mengganti saya. Apa alasan yang digunakan oleh DPP tersebut. Selain saya juga ada 12 ketua DPD PKS Kabupaten/Kota di Sumsel. Klarifikasi ke pihak DPP masih bisa berlanjut,” ungkap Erza Saladin, Selasa (3/4/2018) seperti dikutip dari Tribun Sumsel.

Baca: Fahri: Ada Pembersihan Loyalis Anis Matta di PKS

Sementara itu, informasi yang diperoleh Tribunnews.com, sebanyak 11 ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar menolak dan meminta klarifikasi kepada DPP PKS di Jakarta.

Terkait pemecatan itu, belakangan beredar video pernyataan sikap dari perwakilan 11 DPD PKS Se-Sumsel yang diwakili oleh Ilham Hadi selaku ketua DPD Banyuasin.

Dalam video berdurasi 1 menit 33 detik tersebut, Ilham menjelaskan perihal maksud dan tujuan keberadaan dirinya bersama 11 ketua DPD PKS Se-Sumsel di Jakarta, sekaligus menyampaikan penolakan.

“Selanjutnya kami menyampaikan bahwa kami bersama 11 ketua DPD lainya belum bisa menerima Surat keputusan DPP mengenai pemberhentian ustadz Erza Saladin selaku ketua DPW PKS Sumsel," katanya.

Sebelumnya, pemecatan juga menimpa pimpinan DPW PKS Jawa Tengah, Kamal Fauzi, satu hari menjelang pendaftaran terakhir pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng.

Pemecatan terhadap Kamal Fauzi ini dianggap mengejutkan kader PKS di Jawa Tengah. Mengingat dirinya dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah bermanuver aneh-aneh.

Kamal pun menolak permintaan DPP tersebut. Dasar penolakannya adalah karena ia dipilih oleh Majelis Syuro yang mendasarkan pilihannya pada Pemilu Raya yang diikuti seluruh kader inti PKS Jateng.

Pemecatan yang dilakukan DPP PKS ini cukup menghebohkan dan dicurigai berkaitan dengan proses pemilihan 9 calon presiden yang akan diajukan PKS pada Pilpres 2019 mendatang.

Mengingat beberapa kader yang dianggap berbeda pendapat dengan DPP mengalami pemecatan.