Nelayan Harus Sejahtera dari Hasil Laut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, hasil laut Indonesia yang melimpah seharusnya dapat lebih dinikmati dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Bamsoet panggilan politisi Golkar ini menilai tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat memprihatinkan.

Sumberdaya kelautan perikanan Indonesia yang kaya dan melimpah ruah digambarkannya masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baca: Ini Lho, Dua Polwan yang Menyamar Jadi PSK, Begini Pengakuannya

"Ada yang salah dari kita. Harusnya kalau hasil kelautan Indonesia triliunan dolar Amerika setiap tahunnya itu bisa dinikmati oleh nelayan. Maka rumah-rumah mewah tidak hanya berdiri di sepanjang Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara dan Ancol saja. Tapi juga berdiri disepanjang Pantura mulai jadi Jawa Tengah hingga Jawa Timur," kata Bamsoet dalam Seminar Nasional “Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan”, di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Faktanya kata Bamsoet, kehidupan para nelayan di daerah pesisir pantai utara (Pantura) Jawa masih indentik dengan kemiskinan dan kekumuhan.

Orang lebih mengenal daerah pantura dengan warung remang-remang tempat para sopir truk mencari hiburan yang terkenal dengan dangdut Panturanya.

Padahal lanjutnya, selama ini nelayan di Pantura telah turut memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan.

Mantan Ketua Komisi III ini tak menampik masih adanya persoalan dari berbagai peraturan perundangan di sektor kelautan dan perikanan telah dibuat DPR bersama pemerintah.

Termasuk kebijakan penenggalam kapal asing pencuri ikan di satu sisi juga tidak berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Seharusnya kapal-kapal yang menerobos perairan Indonesia secara ilegal tidak ditenggelamkan. Kapal tersebut lebih baik diberikan kepada nelayan gratis untuk meningkatkan penghidupan para nelayan. Itu jauh lebih bermanfaat bagi nelayan. Saya pun mempunyai pertanyaan yang sama dengan Pak Menko Maritim, setelah penenggelaman kapal, What’s next?" Kata Bamsoet.

Dirinya menerangkan, UNDP menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia.

Namun hingga kini nelayan di pulau Jawa masih menghadapi dilema terkait keberadaan alat tangkap cantrang.

Di satu sisi, penggunaan alat tangkap cantrang bisa mengurangi sumberdaya ikan serta merusak habitat dan ekosistem laut.

Namun disisi lain, pendapatan nelayan menjadi menurun.

"Dampak ekologis pelarangan cantrang akan menimbulkan dampak positif bagi kondisi lingkungan. Namun, kenyataan tersebut akan berbanding terbalik dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Pada aspek ekonomi, pelarangan cantrang akan memengaruhi tingkat pendapatan, jumlah hasil tangkapan dan diferensiasi alat tangkap," kata Bamsoet.

"Sementara, dampak sosial yang ditimbulkan yaitu berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan yang menurun," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet mendorong potensi ekonomi sektor kelautan yang mencapai lebih 1,3 triliun USD per tahun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa, bisa memberikan kontribusi nyata yang lebih besar lagi terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Di tahun 2016, sektor perikanan menyumbang 3 persen terhadap PDB Nasional. Sampai dengan 2019, kita berharap angkanya mampu meningkat mencapai 9 persen. Bahkan jika memungkinkan menembus dua digit. Ini tentu bukan hal yang mudah, butuh kerjasama semua pihak," kata Bamsoet.

Selain Bamsoet, hadir sebagai pembicara di seminar ini antara lain Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Anggota IV BPK Rizal Djalil, serta Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.