Selasa, 30 September 2025

Pilkada Serentak

Ketua DPR Desak Kemendagri Segera Tuntaskan Proses Rekam Data e-KTP

Salah satu penyebabnya adalah alat perekaman data kependudukan yang tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Seorang warga menjalani perekaman retina mata saat membuat KTP Elektronik (E-KTP) di mobil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung pada acara Seminar Nasional bertajuk Identitas Cerdas dan Peningkatan Akses Telekomunikasi untuk Ekonomi Digital, di Aula Timur ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Senin (26/2/2018). Layanan pembuatan E-KTP yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), dan ITB itu dibatasi hanya 3.000 E-KTP untuk warga kota dan luar Kota Bandung. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menuntaskan proses perekaman data e-KTP yang belum sepenuhnya beres.

Harapannya, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, agar masyarakat yang sudah mengantongi e-KTP bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada 2018 yang digelar Juni mendatang.

Karena Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyatakan, saat ini masih banyak masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang belum bisa merekamkan data diri untuk e-KTP.

Salah satu penyebabnya adalah alat perekaman data kependudukan yang tak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Terutama fasilitas untuk perekaman data, seperti banyak persediaan alat perekaman e-KTP yang rusak dan tinta untuk cetak e-KTP habis,” ujar Bambang dalam menjawab isu-isu aktual kepada wartawan, Selasa (6/3/2018).

Legislator Partai Golkar yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu pun mendorong Kemendagri bersama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di daerah agar proaktif dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perekaman data e-KTP.

Baca: Ada Peluang Demokrat Dukung Jokowi di Pilpres 2019

“Terutama bagi pemilih pemula,” sebutnya.

Meski demikian Bamsoet juga meminta masyarakat proaktif mendatangi tempat-tempat perekaman data kependudukan.

“Agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Juni 2018 mendatang,” pesannya.

Jemput Bola

Tahun 2018, adalah tahun politik. Ada dua agenda besar di tahun politik ini yakni pemilihan kepala daerah serentak dan tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 yang juga digelar serentak.

Salah satu isu krusial untuk mendukung agenda besar politik di tahun ini, adalah memastikan hak pilih warga terjamin. Salah satunya, lewat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP el).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menjadi ujung tombaknya.

Sebab salah satu tugas utama Ditjen Dukcapil Kemendagri adalah memastikan setiap warga negara memiliki instrumen untuk mengakses hak politiknya pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 tanpa terkecuali. Tentu bukan pekerjaan mudah. Karena banyak warga yang tinggal di daerah terpencil. Salah satunya, warga Suku Baduy, di Kabupaten Lebak, Banten.

Tapi demi memastikan hak pilih warga, tim Dukcapil pun tak segan turun langsung ke daerah terpencil. Tim datang, untuk jemput bola. Didukung jajaran Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten Lebak, dari tanggal 12 Februari, tim Dukcapil menyambangi Desa Kanekes, yang ada di Kabupaten Lebak, Banten.

Di desa itu, Dinas Dukcapil membuka layanan rekam cetak KTP-el bagi warga Suku Baduy. Tidak hanya KTP el, pengurusan dokumen kependudukan lainnya, seperti Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) juga dilayani.

Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, mengatakan kegiatan pelayanan di Desa Kenekes sebagai bentuk konkrit hadirnya negara atau pemerintah melayani warga. Terutama untuk memastikan warga pedalaman Suku Baduy memiliki hak pilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Iya, layanan rekam cetak KTP-el dan dokumen kependudukan ini sebagai langkah kita untuk memenuhi hak pilih warga pedalaman Suku Baduy pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," kata Nina di Rumah Singgah Desa Kanekes yang jadi lokasi pelayanan.

Nina menambahkan, berbagai pendekatan untuk mengajak warga Suku Baduy mendatangi tempat pelayanan telah dilakukan. Misalnya, saat acara Seba Besar Suku Baduy ke Gubernur Banten yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Pendekatan lainnya lewat camat, kepala desa, kepala kampung dan tokoh masyarakat.

"Termasuk melalui ketua Suku Adat Baduy," ujarnya.

Acara layanan jemput bola itu sendiri disambut antusias oleh warga Suku Baduy Luar dan Dalam. Mereka datang ke lokasi dengan mengenakan pakaian khasnya serba hitam dan putih. Bahkan tanpa alas kaki. Begitu tiba mereka langsung dilayani oleh petugas dengan ramah.

Nina, senang acara pelayanan jemput bola disambut antusias warga Suku Baduy. Menurutnya, acara itu bisa diwujudkan dengan dukungan penuh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Tentunya ia sangat berterima kasih dengan dukungan Kemendagri.(*)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved