Darurat Korupsi di Daerah, KPK: Biaya Politik Tinggi, Banyak Aksi Saling Sandera Pengesahan APBD
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tidak membantah anggapan soal Indonesia saat ini Darurat Korupsi daerah.
lihat foto
KPK menemukan fakta bahwa di beberapa daerah, DPRD menolak untuk mengesahkan APBD jika tidak ada uang 'ketok' atau 'pelicin' dari eksekutif. KPK telah berulang kali turun ke daerah untuk menengahi persoalan ini.
Baca: Penyidik KPK Rasakan Hal-hal Ganjil Saat Geledah Vila Mewah Zumi Zola di Tanjung Jabung Timur
"Ada di beberapa daerah, mereka saling sandera antara satu kekuatan dengan kekuatan lain di parlemen dan pemerintah daerah dan kemudian KPK mencoba menengahi tata kelolanya kemudian selesai setelah KPK datang menengahinya," papar Saut.
Saut menambahkan kedepan KPK dan setiap elemen bangsa harus bekerja keras untuk menghentikan rezim korupsi di daerah. Perlu cara-cara tertentu dalam mencegah dan menindak praktik korupsi terlebih tahun ini ada 171 daerah yang menggelar Pilkada secara serentak.
