Fadli Zon: Perlu Ada Konsultan Sejarah Islam Untuk Kapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menyinggung ormas islam tidak tepat.

Dia menyarankan supaya ada konsultan yang ditunjuk memberikan masukan mengenai agama islam.

"Jadi, saya kira perlu ada konsultan untuk Kapolri yang mengerti islam, sejarah islam, umat islam di Indonesia," tutur Fadli, ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (1/2/2018).

Menurut dia, Tito Karnavian keliru karena menyebut hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saja elemen islam. Dia mengklaim mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak memahami sejarah islam.

Padahal, sebelum zaman kemerdekaan terdapat sejumlah elemen islam, seperti Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, serta berbagai ormas islam lainnya yang tersebar di berbagai daerah.

Dia menyarankan kepada Tito Karnavian supaya segera mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Baca: Direktur LKPP Tidak Pungkiri Banyak Proyek Siluman Seperti E-KTP

"Ada baiknya (klarifikasi,-red), ya mungkin maksud beliau tidak seperti itu. Namanya keceplosan, slip of tounge," katanya.

Dalam keterangannya, Tito mengaku kaget beredarnya video berdurasi sekitar 26 menit. Dia mengetahui ada video itu saat posisi berada di luar kota.

Lalu, dia memerintahkan staff untuk mencaritahu video itu. Akhirnya, diketahui pernyataan itu disampaikan pada 8 Februari 2017 di acara halaqoh yang diselenggarakan pesantren milik Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin.

Ternyata, video itu dipotong sehingga hanya ada dua menit. Selama durasi waktu dua menit itu ada bahasa-bahasa yang kalau hanya dicerna itu membuat beberapa pihak kurang nyaman.

Sebelumnya, Tito Karnavian dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Ulama PBNU dengan Jajaran Polri di Pondok Pesantren milik Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, An Nawawi Tanara di Serang, Banten, Februari 2017.

Saat itu Tito menyerukan agar jajarannya bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah. "Semua kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres untuk wajib membuat kegiatan untuk memoperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota. Para kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain tuh nomor sekian, mereka bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya,” tutur Tito dalam video tersebut.