Kemensos Siapkan Rp 3 Miliar Untuk Relokasi Pemukiman Warga Asmat yang Dilanda Campak dan Gizi Buruk
“Untuk bantuan makanan dalam rangka tanggap darurat, setelah itu ada tahap perawatan, pembinaan, dan pengembangan."
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial RI Idrus Marham mendukung usulan Presiden Joko Widodo untuk relokasi pemukiman warga di Asmat, Papua yang kini dilanda kejadian luar biasa penyakit campak dan gizi buruk.
Bahkan untuk mendukung usulan itu Mensos menyiapkan dana Rp 3 miliar.
Baca: Soal Penjabat Gubernur, Jaksa Agung: Kalau Wasit Jadi Pemain Bagaimana Bisa Netral
Seperti diketahui satu kendala terbesar dalam pemberantasan penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat karena lokasi pemukiman warga yang terpisah dan medan yang bergunung-gunung.
“Terkait pertanyaan Presiden apakah bisa dilakukan konsentrasi, kami dorong agar pemukiman warga bisa dikonsentrasikan untuk membangun komunitas adat masyarakat terpencil itu."
"Tapi harus ada kajian dan memperhatikan kondisi wilayah,” ujar Idrus saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Baca: Raup Rp 600 Juta, Sejumlah Tuyul Taksi Daring Ditangkap Polisi
Dalam rangka pengembangan komunitas adat terpencil, Idrus mengaku Kemensos sudah menyiapkan anggaran Rp 3 miliar.
Untuk tahap tanggap darurat Mensos sudah mengirim tiga ton bantuan termasuk makanan untuk masyarakat Asmat.
“Untuk bantuan makanan dalam rangka tanggap darurat, setelah itu ada tahap perawatan, pembinaan, dan pengembangan. Di tahap pengembangan itu lah nanti Kemensos akan masuk,” tegasnya.
Baca: Jelang Super Blue Blood Moon, Komunitas Flat Earth Buat Gerakan Ini
Sebelumnya Bupati Asmat, Elisa Kambu menyatakan sulit untuk melakukan relokasi kepada masyarakat agar pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah.
Kesulitan itu terkait adat istiadat, budaya, hak ulayat, bercocok tanam, dan sebagainya.
Jawaban itu diberikan Elisa Kambu saat dipanggil Presiden Jokowi bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga, Doren Wakerwa di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018) lalu.