Hasto Akui PDIP Terlalu Asyik Urus Soal Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengakui pihaknya terlalu asyik mengurus kekuasaan sehingga banyak muncul permasalahan di Indonesia khususnya munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) di Asmat, Papua.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menyampaikan keprihatinan itu, melalui Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Sekolah Partai yang diikuti 101 calon kepala dan wakil kepala daerah.

Hasto menyebut, Megawati menilai kasus yang melanda Suku Asmat tidak seharusnya terjadi jika pejabat publik memiliki kepedulian pada warga Papua.

"Terhadap apa yang terjadi di Asmat, Ibu Mega mengatakan seharusnya tidak perlu terjadi," kata Hasto.

"Kita terlalu asyik di dalam mendapatkan kekuasaan dengan segala cara, sampai melupakan bahwa kekuasaan peri kehidupan," sambung Hasto.

Untuk itu, kata Hasto, Megawati berharap agar tokoh politik lebih peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan Suku Asmat.

Baca: Pimpinan Ponpes Al Hidayah Dianiaya, Santri Jangan Terprovokasi

"Dengan memperhatikan bagaimana ibu-ibu yang hamil anak-anak yang berada dalam kandungan yang seharusnya mendapatkan sentuhan politik dengan nilai-nilai kemanusiaan itu," kata Hasto.

Hasto Kristiyanto juga memastikan seluruh kadernya tidak akan menggunakan kekuasaan dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018.

"Jangan sekali-kali partai-partai yang ada dalam pemerintahan, termasuk PDIP berpikir jangka pendek untuk menggunakan kekuasaan hanya sekadar untuk menang," ujar Hasto.

Persoalan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari perwira tinggi kepolisian, kata Hasto bukan merupakan kepentingan PDIP, tetapi hal tersebut merupakan ranah pemerintah.

Baca: Yusril: Seorang Polisi tidak Bisa Menjabat sebagai Gubernur Sementara

"Jabar ini gubernur incumbent habis masa jabatannya pertengahan Juni 2018, atau sekitar 10 hari sebelum Pilkada dilaksanakan, sehingga persoalan terkait dengan penjabat, kami tidak pernah berpikir (memanfaatkan) karena ini adalah kewenangan pemerintah," tutur Hasto.

Menurut Hasto, penjabat gubernur yang nantinya ditunjuk pemerintah memiliki tugasnya sendiri, yaitu menjaga suasana Pilkada di Jawa Barat maupun Sumatera Utama agar tetap berjalan kondusif.

"Kami yakini pemerintah Pak Jokowi dengan seluruh jajaran kementeriannya sebagai pembantu presiden akan mendengarkan seluruh aspirasi, bagaimana pemerintah betul-betul mamastikan pemilu bisa berjalan secara demokratis," ucap Hasto.