Politik Identitas Diprediksi Akan Digunakan Dalam Pilkada 2018, Begini Kata PKS

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak memprediksi politik identitas seperti dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan marak digunakan pada Pilkada serentak ‎2018.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan politik identitas digunakan karena ada pemicunya.

Baca: Tiba di Polda Metro Jaya, Sandiaga Uno Tergesa-gesa

"Pertama kan tidak ada identitas yang bermasalah gitu. Ini kita hanya bicara tentang asap tapi kita lupa dengan api. Seandainya pak Ahok tidak ngomong soal Surat Al Maidah 51, emang bakal rame? Kan enggak," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (18/1/2018),

Menurutnya selama Ini, Indonesia tidak pernah mempermasalahkan identitas seseorang dalam Pemilu.

Sebagai contoh Provinsi Kalimantan Tengah yang mayoritas muslim tapi dipimpin gubernur non muslim.

Baca: Sudding: Hanura Siap Menerima OSO Kembali Tapi Tidak Sebagai Ketua Umum

Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Barat dan beberapa daerah lainnya.

"Jadi siapa yang meributkan di Jakarta ya karena pernyataan pak Ahok menghadirkan reaksi. Jadi kalau kita jujur ya jangan dong menyalakan api yang tidak diperlukan‎," katanya.

Menurutnya masyarakat sudah sadar akan beragamnya Indonesia.

Baca: Bacakan Surat dari Wiranto, Daryatmo Klaim Penunjukannya Sebagai Ketua Umum Hanura Sah

Bila mempermasalahkan perbedaan menurut Hidayat berarti mempermasalahkan keindonesiaan.

Meskipun demikian menurutnya tidaklah masalah, apabila masyarakat dalam memilih calon merujuk pada latar belakang partai, suku, ataupun agama, asalkan tidak melanggar hukum.

"Mari berkompetisi secara sehat ya jangan memotong informasi, membuat opini yang menyesatkan untuk kepentingan terselubung. Ya itu tidak pergunakan SARA, tapi jualan bilang gubernur saya haji tapi bukan dari partai islam‎," katanya.