Pilkada Serentak, KWI Ingatkan Umat Kristiani Tak Terjebak Politik Uang dan Adu Domba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 merupakan kesempatan bagi rakyat, termasuk umat kristiani berpartisipasi untuk Indonesia yang lebih baik.

Pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Guido Saputro, dalam pembacaan sikap, Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI), menyerukan agar umat kristiani memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik.

Dalam pembacaan sikap FUKRI di Gedung Bala Keselamatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2018), Romo Gudio Saputro membacakan, bahwa umat kristiani harus menghindari hal-hal yang justru membawa kemunduran bagi Indonesia.

Baca: Peradi Nilai Kasus Fredrich Yunadi Sangat Kecil Dibanding Kasus E-KTP

Siapapun yang berpihak kepada salah satu kandidat, harus menghindari pengusungan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa.

"Oleh karena itu, menghimbau kepada semua pihak baik sebagai pribadi maupun parpol dan para pendukungnya agar tidak menggunakan isu, sentimen agama, karena selain menciderai semangat demokrasi, juga bisa menimbulkan disharmoni dalam kebersamaan sebagai warga bangsa," ujarnya.

Calon kepala daerah yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih.

Umat kristiani juga harus berhati-hati dengan upaya-upaya penarikan dukungan dari kandidat, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut.

Baca: Ingatkan KPK, Otto Hasibuan Sebut Peradi Setara Penegak Hukum

"Pastikan Anda tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan sang calon mendapatkan dukungan suara. Ikut dalam politik uang dilarang oleh ajaran Kristiani," ujarnya.

"Sebab uang, suap dapat memutarbalikkan kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar," katanya.

Selain itu semua pihak juga wajib menghindari cara-cara kekerasan dalam bentuk apapun.

Karena hal itu justru akan mengurangi kualitas demokrasi pada pilkada, sehingga dikhawatirkan pemimpin yang akan dihasilkan, bukanlah pemimpin yang terbaik untuk peserta pilkada.

"Kita harus selalu waspada dan berupaya agar usaha-usaha siapapun yang ingin memecah belah atau adu domba demi tercapainya suatu target politik tidak terjadi," katanya.