Senin, 6 Oktober 2025

Presiden Jokowi Dapat Apresiasi Cabut Larangan Cantrang

Ubaidillah menjelaskan, sejak wacana pelarangan cantrang mengemuka ratusan ribu yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia menyatakan penolakannya

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Nelayan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Massa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia itu menuntut pemerintah melegalkan alat tangkap ikan cantrang dan payang di tingkat nasional dengan tidak membatasi ukuran gross ton kapal. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tokoh muda Nahdlatul Ulama Ubaidillah Amien Moch mengapresiasi pemerintah yang resmi telah mencabut larangan cantrang dan payang kapal nelayan.

Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menemui perwakilan nelayan di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Sebelumnya, mulai 1 Januari 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melarang nelayan menggunakan alat tangkap cantrang.

Ubaidillah menjelaskan, sejak wacana pelarangan cantrang mengemuka ratusan ribu yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia menyatakan penolakannya. 

Puncaknya hari ini ada ribuan perwakilan nelayan dari berbagai daerah di sepanjang jalur Pantura Jawa menuntut langsung ke Jakarta.

Baca: Tangis Haru Pecah Saat Menteri Susi Perbolehkan Nelayan Gunakan Cantrang

Atas respons pemerintah itu, dirinya mengaku mendukung penuh langkah bijaksana dari pemerintahan Jokowi yang mendengar suara nelayan.

Mengingat kebijakan pelarangan cantrang menurutnya mengakibatkan kerugian yang besar bagi para nelayan. Salah satunya terjadi, di Tegal, Jawa Tengah ada sekitar 600 kapal cantrang tdiak beroperasi, 12 ribu awak kapal kehilangan pekerjaan jika kebijakan Susi dijalankan.

"Ini merupakan keputusan yang tepat karena jika larangan Cantrang diberlakukan ada banyak orang yang merasakan dampak yang luar biasa. Ratusan ribu orang akan kehilangan akses ekonominya," kata Ubaidillah, kepada wartawan.

Ubaidillah meminta KKP untuk lebih aktif melakukan dialog dengan nelayan.

Hal itu untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan pemerintah bisa benar-benar menjawab tantangan keberlangsungan perikanan di Indonesia.

Menurutnya, dialog itu untuk mengurai berbagai tantangan dan hambtan para nelayan, seperti bantuan kapal, alata tangkap perbankan bahkan penguatan koperasi untuk para nelayan di seluruh pelosok negeri.

Baca: Aksi Menteri Susi Bikin Netizen Takjub Saat Temui Ribuan Nelayan yang Mendemonya

Apalagi, Presiden Jokowi menyatakan akan fokus meningkatkan ekpor produk perikanan Indonesia yang dalam beberapa waktu terakhir dinyatakan menurun.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved