Keputusan Mempertahankan Airlangga Bisa Jadi Senjata Lawan Politik Serang Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Empat pejabat baru tersebut Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Lalu, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.

Baca: Idrus Marham Serahkan Nasib Jabtan Sekjen Golkar Ke Tangan Airlangga

Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak mengganti Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan Menteri Perindustrian dengan Ketua Umum Partai Golkar.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Jokowi tidak konsisten terhadap janji melarang menteri rangkap jabatan.

Inkonsistensi mantan gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi sasaran bagi lawan politik.

Baca: Wiranto Minta Siapapun Pemicu Konflik di Internal Partai Hanura Segera Sadar

"Presiden Jokowi saya melihat belakangan, sudah mulai goyang dengan komitmen dan janji suci politik soal kabinet tanpa syarat, kabinet tanpa rangkap jabatan, kabinet ramping dan sebagainya," tutur pendiri lembaga riset politik Voxpol Center, Rabu (17/1/2018).

Menurut dia, keputusan mempertahankan Airlangga Hartarto dapat menjadi blunder yang nantinya akan merugikan Jokowi.

"Memang ada yang sengaja membiarkan presiden Jokowi melanggar komitmen dan sudah mulai mengoyang konsistensinya. Namun nanti ketemu mau pemilu, inkonsistensi Jokowi bakal digoreng lawan politiknya," kata dia.

Baca: Khofifah Kemasi Baju Hingga Lukisan Dari Ruang Kerjanya di Kantor Kemensos

Di kesempatan itu, dia menyarankaan agar Airlangga Hartato dengan kesadaran sendiri mundur dari jabatan menteri.

Menurut dia, kader Golkar tentu bakal empati, karena upaya menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu tidak mudah dan dibutuhkan fokus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan mengapa tidak mengganti posisi Airlangga Hartarto yang masih rangkap jabatan Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

“Kita lihat memang di Menperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Baca: Wasekjen Golkar Klaim Cari Menteri Seperti Airlangga Hartarto Tidak Gampang

Jokowi mengatakan, Kementerian Perindustrian termasuk kementerian yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena menyangkut teknis pelaksanaan perindustrian.

“Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah,” kata Jokowi.

Karena Airlangga dianggap menguasai, maka Jokowi menjelaskan, jangan sampai orang baru yang belum menguasai detil soal perindustrian menghambat proyeksi kabinet kerja yang tinggal satu tahun ini.

“Kita tau ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Jokowi.