Fadli Zon: Desain Awal BSSN Bukan Urusi Hoax

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyesalkan pernyataan kontroversial Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi.

Djoko sempat menyampaikan pernyataan tentang 'hoax yang membangun'.

Menurutnya, apa yang diucapkan Djoko adalah sesuatu yang berbahaya.

Baca: Ahok Hanya Gugat Cerai dan Minta Hak Asuh Anak, Bagaimana Soal Harta Gono Gini?

"Pernyataan semacam itu sangat berbahaya, karena sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN punya potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, tak lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Fadli dalam keterangan pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, tugas BSSN bukan bertugas mengatasi konten hoax, hate speech ataupun konten buruk di internet.

Kewenangan itu sudah dilakukan lembaga negara, yang bertugas mengatasi persoalan hoax hingga hate speech.

Baca: Pengacara Sebut Ahok Minta Hak Asuh Anak

"Keberadaan BSSN ini telah dirancang sejak 2015. Desain awalnya bukanlah untuk mengurusi hoax atau konten negatif di internet," kata Fadli.

Dirinya menjelaskan, Bareskrim Polri, Kominfo, dan Dewan Pers, merupakan lembaga yang biasanya mengurusi persoalan hoax dan hate speech.

Sedangkan, tugas BSSN layaknya tugas kementerian pertahanan di dunia maya.

"Bukannya ngurusi hoax dan sejenisnya," kata Fadli.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, tugas BSSN adalah mengantisipasi serangan-serangan virus yang hendak masuk ke situs-situs lembaga negara.

Seperti mengatasi serangan-serangan semacam ransomware seperti ‘Wannacry’ yang sempat bikin heboh di tahun 2017.

"Jadi, itulah wilayah tugas BSSN, yaitu membangun ekosistem keamanan dunia siber," kata Fadli.

Pernyataan Djoko soal 'hoax yang membangun' menuai kontroversi.

Pernyataan itu disampaikan Djoko usak dilantik Presiden RI, Joko Widodo sebagai Kepala BSSN.

Dirinya menilai, hoax atau berita bohong tak selamanya negatif.

Hoax harus dinilai juga sesuai konteksnya untuk kejahatan atau kebajikan.