BSSN Tidak Ikut Menangani Kegaduhan di Medsos
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan ikut menangani urusan media sosial (medsos).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan ikut menangani urusan media sosial (medsos).
Hal itu disampaikan Kepala BSSN, Mayjen TNI (purn) Djoko Setiadi bahwa urusan medsos, berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Baca: Moeldoko Tak Ragukan Kapasitas Anggota TNI/Polri yang Bertarung Pilkada
"Sudah disampaikan Bapak Rudiantara, medsos semenara ditangani Kominfo, kami medengarnya sangat senang, itulah yang disebut sharing (red: berbagi)," ujarnya dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa, di kantor BSSN, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2017).
Namun menurut Djoko Setiadi, BSSN punya kemampuan untuk melacak jika ada pihak tertentu yang melakukan pelanggaran hukum.
Jika diminta oleh pihak yang memiliki kewenangan, BSSN bisa membantu untuk menemukan sang pelaku, dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang sudah mereka lakukan di media sosial.
Juru bicara BSSN, Anton Setiyawan, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa pihaknya juga ikut membantu menangani pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Kalaupun dalam pelaksanaan tersebut, melalui medsos muncul propaganda yang mengancam pelaksanaan pesta demokrasi, menurutnya BSSN tidak bisa turun tangan membantu.
"Karena amanat kita amanat pada keamanan siber, dalam artian infrastruktur jaringan segala macam. Saya pikir kita tidak sampai pada mencampuri konten," ujarnya.
BSSN juga tidak akan turun mengingatkan para peserta maupun pihak terkait di pelaksanaan Pilkada dan Pilres, agar menyampaikan materi yang tidak mengganggu stabilitas Indonesia.
BSSN menurut Anton Setiyawan hanya bertanggungjawab memastikan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada, keamanannya bisa dipastikan.
"Kita menjaga infrastruktur, kalau pemilihan itu dilakukan dengan sistem onlilne, pertukaran data segala macam, kita jaga," ujarnya.
