Pengganti Setya Novanto Sebagai Ketua DPR Jangan Orang yang Terlibat Dalam Pansus KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai pergantian ketua DPR Setya Novanto sudah semestinya dilakukan dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memutuskan hal tersebut.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menurut Ray Rangkuti sudah seharusnya segera menyelenggarakan sidang etik untuk memastikan adanya pemberhentian jabatan pimpinan DPR.

Baca: Praperadilan Setya Novanto Dianggap Sudah Ketinggalan Kereta

Sekalipun belum ke arah pemberhentian keanggotaan DPR.

Mestinya hal tersebut tak terlalu sulit bagi MKD.

Selain itu, menurutnya wacana penggantinya tetap dari fraksi Golkar tidak masalah.

Hanya saja, kiranya Golkar dapat sepenuh hati untuk mempertimbangkan calon yang mereka dorong ke kursi pimpinan DPR.

Baca: Saking Tebalnya Hingga Dibawa Pakai Troli, Ini Isi Dakwaan Setya Novanto

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, yakni pimpinan DPR dari Golkar sejatinya merupakan satu ikon dalam rangka memperbaiki nama baik Golkar di hadapan masyarakat.

Karena itu, calon pengganti Setya Novanto sebaiknya orang yang benar-benar bersih dari kasus, khususnya terkait tindak pidana korupsi.

"Baik yang dilakukan masa lalu ataulun dalam beberapa waktu berselang," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

Baca: KPK Periksa 99 Saksi Lengkapi Berkas Tersangka Setya Novanto

Selain itu, Ketua DPR ke depan jangan sampai terjerat kasus pidana, khususnya korupsi.

Ray pun mengatakan mereka yang terlibat di pansus KPK sebaiknya tidak didorong menjadi calon pimpinan DPR mewakili fraksi Golkar.

"Nama baik Golkar, sedikit banyak, jatuh karena selain banyaknya kader yang ditetapkan tersangka kasus korupsi, pun karena dalamnya keterlibatan fraksi Golkar di pansus KPK," jelasnya.