Sebelum Lakukan OTT di Jambi, Wakil Ketua KPK Sudah Beri Isyarat tapi Mereka Tak Sadar

Laode waktu itu mengatakan selama ini Jambi jarang tereskpose secara prioritas.

Namun dia berharap jangan sampai mendadak terkenal karena perkara korupsi seperti beberapa daerah lain di Indonesia.

Pada kesempatan itu Laode ternyata juga sudah mengingatkan agar anggota DPRD tidak main-main dengan anggaran.

Pasalnya DPRD rawan tindakan korupsi terutama untuk terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD juga diminta agar mengerti fungsi pengawasan dari DPRD, karena ada beberapa pembelajaran yang harus dilakukan agar nanti pembangunan ke depannya terlaksana dengan baik.

Sebelumnya Gubernur Jambi, Zumi Zola, telah menandatangani Memory of Understanding (MoU) komitmen dan rencana aksi dalam rangka pencegahan serta penindakan korupsi bersama KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif.

Zola berjanji akan mengikuti apa yang disarankan KPK.

Diduga Suap APBD 2018 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan 7 dari 10 orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (28/11/2017), masih berada di Polda Jambi.

Sementara tiga lainnya yang diamankan di Jakarta, sudah berada di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Uang yang turut diamankan dalam OTT di Jambi diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.

Diduga suap terkait pembahasan APBD 2018 Pemprov jambi.(*)