Polri Tidak Kirimkan Bantuan Pasukan Saat Pilkada 2018

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri kemungkinan besar tidak akan mengirim Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke daerah tertentu saat pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabaintelkam, Komjen Pol Lutfi Lubihanto, saat rilis "Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)" di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

"Mohon maaf pak Menteri, untuk 2018 kecil kemungkinannya untuk dilakukannya pergeseran dalam bantuan kekuatan pengamanan," ujar Lutfi.

Lutfi mengungkapkan alasan Polri tidak melakukan BKO karena hampir seluruh wilayah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada. Sehingga sangat sulit dilaksanakan BKO.

"Sehingga pergeseran pasukan menurut pak Kapolri sangat sangat tidak mungkin. karena masing-masing petugas pengamanan itu berkonsentrasi pada wilayahnya masing-masing," kata Lutfi.

Baca: Lebih Baik Lagi Kalau Golkar Segera Tetapkan Pengganti Setya Novanto Sebagai Ketua DPR

Menurut Lutfi, berdasarkan arahan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, seluruh polisi untuk menjaga daerahnya masing-masing.

"Pada seluruh jajaran adalah tiap-tiap daerah harus dapat menjamin keamanan daerah-daerahnya masing-masing. Ini adalah upaya bersama yang harus dilakukan," ujar Lutfi.

Seperti diketahui Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu merilis indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017). Sebanyak tiga Provinsi dinilai memilikl kerawanan tinggi.

Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku