Bertemu Mendagri Australia, Menko Polhukam Harap Kerjasama Hukum dan Keamanan Ditingkatkan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Craig Dutton di Brisbane, Australia, Sabtu (25/11/2017).

Pertemuan ini dilakukan karena pada tanggal 18 Juli lalu, Perdana Menteri Australia Peter Turnbull melakukan penguatan peran Kementerian Dalam Negeri Australia dengan menggabungkan beberapa institusi keamanan.

Sehingga Kemendagri Australia bertanggungjawab terhadap berbagai isu, di antaranya immigration, border control, National security, dan law enforcement.

Kemendagri Australia juga menggabungkan Australian Security Intelligence Organization, Australian Federal Police, dan Australian Border Force.

"Dengan reorganisasi ini, maka isu-isu keamanan yang selama ini berada di Kejaksaan Agung  (Australia) akan berpindah ke Kementerian Dalam Negeri," ujar Menko Polhukam Wiranto dalam keterangan yang diterima, Minggu (26/11/2017).

Tugas dan fungsi Kemendagri adalah versi Kemendagri di Inggris yaitu "Home Office" dan di AS "the United State Department of Homeland Security".

Penguatan tugas dan fungsi ini merupakan tanggapan pemerintah Australia dalam memberantas terorisme.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam menyampaikan keinginan Indonesia untuk memperoleh informasi dan gambaran lebih jelas terkait struktur Pemerintahan tingkat federal di Australia, menyusul dengan dibentuknya Kemendagri, termasuk focal point Australia untuk forum Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security ini.

"Pertemuan ini juga ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperat kerja sama hukum dan keamanan dengan Australia, baik secara bilateral maupun pada tataran regional dan global," kata Menko Polhukam Wiranto.

Indonesia juga ingin menggarisbawahi beberapa inisiatif bersama yang mencerminkan semangat kebersamaan, yaitu keinginan Indonesia untuk keterlibatan Australia dalam forum monitoring implementasi sanksi DK-BB terkait ISIS/ISIL di kawasan.

Kemudian, inisiatif bersama Indonesia-Australia dalam menyelenggarakan Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism di Manado, Juli 2017.

Ketentuan bersama Indonesia-Australia ini mencerminkan komitmen untuk bekerjasama menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di kawasan.

Menko Polhukam berharap, ke depan kedua negara dapat semakin bekerjasama di bidang counter-terrorism, baik dari aspek hard approach (kerja sama antar penegak hukum) juga dapat menjajaki aspek soft approach (seperti kerja sama counter-narrative untuk mengembangkan sikap moderat dan toleran).

"Kami berharap agar kerja sama di bidang hukum dan keamanan yang selama ini telah dijalin dengan Jaksa Agung George Brandis dapat terus dilanjutkan melalui penyelenggaraan Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) dan penyelenggaraan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT)," kata Menko Polhukam Wiranto.

Hadir dalam pertemuan itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Deputi Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Lutfi Rauf, Deputi Kerjasama Internasional BNPT, Dirjen Aspasaf Kemenlu, dan DCM KBRI Canberra Derry Aman.