Korupsi KTP Elektronik
Pengamat Sarankan Partai Golkar Gelar Munaslub Pengganti Setya Novanto
Yunarto Wijaya menduga ada dua kemungkinan putusan yang akan diperoleh dari rapat pleno tersebut.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas pergantian ketua umum Setya Novanto pada hari ini, Selasa (21/11/2017).
Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menduga ada dua kemungkinan putusan yang akan diperoleh dari rapat pleno tersebut.
Pertama, menentukan pelaksana tugas (plt) ketua umum untuk menjabat sampai 2019.
Kedua, menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan digelar secepatnya.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).
"Rapat pleno nanti paling banter hanya bisa memutuskan, pilihannya dua, apakah mereka akan memilih plt ketua umum sampai 2019, atau mereka akan memilih plt ketua umum untuk menyiapkan Munaslub secepatnya. Tetapi menurut saya tidak ada pilihan mereka harus memilih plt," ," kata Yunarto Wijaya.
Baca: Fahri: Plt Ketua DPR Belum Mendesak
Namun, menurut Yunarto, menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum Golkar sampai 2019 akan memiliki dampak negatif bagi tubuh partai.
Menurutnya, secara otomatis akan terjadi status quo kepemimpinan.
Dengan demikian, kepemimpinan Setya Novanto akan masih terasa di internal partai.
"Berbicara mengenai plt, berarti Golkar masih berbicara status quo kepemimpinan, yakni bagian kekuasaan dari masa lama yang tetap dipertahankan," ujar Yunarto Wijaya.
Selain itu, pelaksana tugas ketua umum tidak akan efektif dalam melakukan pengambilan keputusan.
Dikarenakan, beberapa kebijakan yang seharusnya ditentukan oleh ketua umum definitif akan sulit ditentukan.
Untuk itu, ia menilai Partai Golkar sebaiknya segera menggelar Munaslub.
"Saya pribadi, munaslub seharusnya dilakukan dalam waktu dekat," katanya.